Cara Berhenti Berlangganan IndiHome Dipertanyakan, Seperti Ini Prosedurnya

Akbar Evandio Jum'at, 24 Juli 2020 09:57 WIB

Cara Berhenti Berlangganan IndiHome Dipertanyakan, Seperti Ini Prosedurnya

Petugas melakukan penyambungan kabel fiber optik Indihome dengan menggunakan alat \'splicer\' di Desa Seuneubok Teungoh, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh, Senin (11/12)./Antara-Syifa Yulinnas

Harianjogja.com, JAKARTA—IndiHome mendapatkan sorotan di Twitter, kali ini dari salah satu anggota Ombudsman, Alvin Lie.

Pemilik akun @alvinlie21 ini menanyakan apakah prosedur berhenti berlanggangan Indihome sedemikian rumit dan ada ancaman pelanggan diserahkan ke kejaksaan.

“Mohon tanggapan & penjelasan @TelkomIndonesia & @IndiHome Apakah benar prosedur berhenti berlanggangan Indihome sedemikian rumit plus pakai ancaman bahwa Pelanggan akan diserahkan kepada Kejaksaan?” seperti yang dikutip JIBI, Kamis (23/7/2020).

Mohon tanggapan & penjelasan @TelkomIndonesia & @IndiHome

Apakah benar prosedur berhenti berlanggangan Indihome sedemikian rumit plus pakai ancaman bahwa Pelanggan akan diserahkan kepada Kejaksaan? pic.twitter.com/WJLpMG3wcU
— Alvin Lie ? (@alvinlie21) July 23, 2020

Agus Winarno, Vice President Customer Care IndiHome pun menanggapi pesan tersebut. “Kami sampaikan bahwa proses berhenti berlangganan bisa dilakukan melalui 147 dan tidak harus datang ke Plasa Telkom,” tuturnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia.

Dia mengatakan proses permintaan berhenti berlangganan biasanya dilakukan pelanggan di awal, tengah atau akhir bulan sehingga masih ada pemakaian Indihome dari tanggal 1 sampai dengan tanggal pelanggan mengajukan permintaan berhenti berlangganan.

“Untuk itu sebelum diproses lebih lanjut, pelanggan perlu membayar biaya pemakaian sejumlah hari yang dipakai [prorata],” terangnya.

Dia menjelaskan pembayaran bisa dilakukan di Plasa Telkom atau di Bank tempat pelanggan biasa membayar tagihan Indihome. Agus juga menjelaskan peran kejaksaan sebagaimana dipertanyakan Alvin Lie. Menurut dia, IndiHome bekerja sama dengan beberapa pihak salah satunya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Kerja sama itu bertujuan membantu perusahaan menagih pelanggan yang sudah menunggak (bad debt) lebih dari satu tahun (12 bulan).

“Bentuknya berupa surat permintaan kepada pelanggan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Untuk Pak Alvin Lie, akan kami jelaskan secara pribadi terkait pertanyaan beliau,” lanjutnya.