Bertahun-tahun Alami KDRT, Perempuan di Salatiga Pilih Pergi demi Anak
Penyintas KDRT di Salatiga memilih bercerai demi anak setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan kini bekerja di luar negeri.
Foto ilustrasi kuota internet. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kewajiban registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik mulai memunculkan keluhan dari pelanggan seluler. Selain harga kartu perdana yang dinilai lebih mahal, proses pengenalan wajah juga disebut kerap gagal sehingga pelanggan harus melakukan verifikasi berulang.
Pengalaman tersebut dirasakan Fazzahra Fariyan, pembeli kartu perdana yang harus membayar Rp35.000 untuk mendapatkan kartu baru. Ia bahkan mengulang proses verifikasi wajah lebih dari dua kali karena wajahnya tidak terdeteksi oleh sistem.
Fazzahra membeli kartu perdana IM3 setelah lebih dari lima tahun sejak terakhir kali membeli kartu baru. Ia membutuhkan nomor khusus untuk pekerjaan agar terpisah dari nomor pribadi.
Namun, keinginannya untuk menjalani aktivitas dengan privasi yang lebih terjaga sedikit terganggu akibat proses verifikasi biometrik.
“Pas verifikasi, KTP aku pakai jilbab, nah pas verifikasi tidak pakai jilbab itu gagal, mukanya tidak ke-detect. Pas aku pakai jilbab baru ke-detect,” kata Fazzahra kepada Bisnis, Senin (5/10/2026).
Kewajiban verifikasi wajah tersebut diatur dalam Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026. Sejak Juli 2026, seluruh pelanggan baru diwajibkan melakukan registrasi menggunakan teknologi pengenalan wajah yang dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil.
Kartu perdana juga diedarkan dalam kondisi tidak aktif sebelum proses registrasi dinyatakan tervalidasi. Bagi Fazzahra, harga Rp35.000 masih dapat diterima dan tidak terlalu memberatkan. Meski demikian, ia menilai harga kartu perdana tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
“Harga SIM dulu Rp10.000 sudah dapat. Sejauh ini bagus sih pakai verifikasi wajah gitu, katanya agak aman dari sebelumnya, walaupun aku belum tahu dampak tuh bagaimana,” kata Fazzahra.
Menurutnya, penerapan biometrik sejauh ini belum membuatnya merasakan dampak signifikan terhadap keamanan diri. Ia juga menilai belum terdapat tolok ukur yang jelas mengenai arti keamanan setelah kebijakan tersebut diterapkan.
Pengalaman gagal melakukan verifikasi wajah ternyata tidak hanya dialami Fazzahra. Menurut laporan Bisnis.com, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menyebut registrasi biometrik belum tentu berhasil dalam sekali percobaan. Sebagian pengguna bahkan harus mengulangi proses tersebut berkali-kali.
Kondisi serupa juga terlihat di tingkat konter penjualan kartu perdana. Penjual kartu di Ciganjur mengatakan pelanggan lansia kerap meminta bantuan untuk melakukan registrasi karena kesulitan beradaptasi dengan kebijakan baru.
Penjual kartu perdana kini semakin sering membantu pelanggan sekaligus melakukan registrasi di tempat. Permintaan tersebut terutama datang dari orang tua dan lansia yang belum memahami tautan serta kode QR yang digunakan dalam proses verifikasi.
Kebijakan registrasi berbasis biometrik tersebut pada satu sisi ditujukan untuk memperkuat keamanan dan validasi identitas pelanggan. Namun, dalam penerapannya, pelanggan masih menghadapi persoalan berupa proses verifikasi yang gagal dan kebutuhan bantuan saat melakukan registrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Penyintas KDRT di Salatiga memilih bercerai demi anak setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan kini bekerja di luar negeri.
Harga pangan terbaru PIHPS Nasional mencatat cabai merah keriting Rp118.150 per kg. Simak daftar harga komoditas pangan lainnya.
Pilur 2027 Gunungkidul akan digelar serentak di 55 kalurahan. Pemkab mulai mengkaji kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan.
Final FIFA ASEAN Cup 2026 mempertemukan Indonesia vs Thailand. Simak prediksi line up, jadwal dan link live streaming pukul 20.00 WIB.
Prabowo memimpin upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI. Sejumlah satuan baru akan diresmikan dan komandan satuan dikukuhkan.
Mensos Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia masuk sistem Perlinsos Digital hingga Desember 2026.