Beijing Larang Warga Miliki Drone, Pelanggar Terancam Denda dan Sita

Jumali
Jumali Senin, 16 November 2026 08:37 WIB
Beijing Larang Warga Miliki Drone, Pelanggar Terancam Denda dan Sita

Foto ilustrasi drone. - Freepik

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Beijing, China, mulai memberlakukan larangan kepemilikan dan penyimpanan pesawat nirawak atau drone pada Minggu (15/11/2026). Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah administratif ibu kota, baik kawasan perkotaan maupun pedesaan, sebagai bagian dari upaya memperketat keamanan dan pengawasan ruang udara.

Aturan tersebut mencakup wilayah Beijing yang luasnya sekitar 16.400 kilometer persegi. Selain melarang masyarakat memiliki dan menyimpan drone, pemerintah juga melarang pengangkutan perangkat tersebut beserta komponen intinya ke wilayah ibu kota.

Ketentuan baru itu merupakan revisi peraturan pengelolaan pesawat nirawak yang diumumkan pemerintah setempat pada September 2026. Melalui kebijakan tersebut, pengawasan terhadap drone diperketat dari sebelumnya hanya membatasi penjualan dan mewajibkan pendaftaran perangkat.

Mengutip laporan Agence France-Presse (AFP), Senin (16/11/2026), pemilik drone sebelumnya telah diminta menyingkirkan perangkat mereka sebelum aturan baru diberlakukan. Pemerintah menyediakan sejumlah saluran agar masyarakat dapat melepas kepemilikan perangkat tanpa harus membawanya ke luar Beijing sendiri.

Pemilik dapat menjual drone melalui tempat pembelian kembali yang telah ditetapkan pemerintah. Penjualan juga dapat dilakukan secara daring, sedangkan pilihan lain adalah mengirimkan atau membawa perangkat tersebut ke luar wilayah Beijing.

Pemerintah setempat turut menyediakan fasilitas pengembalian dan daur ulang perangkat. Sejumlah skema bantuan diberikan kepada pemilik yang memenuhi persyaratan dan menyelesaikan proses penyerahan sebelum tenggat pemberlakuan aturan.

Larangan Drone Berlaku di Seluruh Wilayah Beijing

Kebijakan ini menjadikan seluruh wilayah administratif Beijing sebagai kawasan udara terkendali bagi pesawat nirawak. Dengan demikian, penerbangan drone di wilayah tersebut dilarang, termasuk untuk kegiatan yang sebelumnya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Larangan juga berlaku terhadap kepemilikan dan penyimpanan drone maupun komponen inti perangkat. Masyarakat tidak diperbolehkan membawa perangkat tersebut masuk ke wilayah Beijing.

Dalam peraturan yang direvisi, pemerintah juga melarang penjualan dan penyewaan drone beserta komponen intinya kepada individu maupun lembaga yang berada di Beijing. Ketentuan itu berlaku bagi pelaku usaha, termasuk penyedia layanan perdagangan elektronik.

Meski demikian, aturan tersebut menyediakan mekanisme khusus untuk kebutuhan tertentu. Pembelian, pengangkutan, dan penyimpanan drone dapat dipertimbangkan untuk keperluan seperti penanggulangan terorisme, penanganan bencana, kegiatan pendidikan dan penelitian, serta produksi pertanian dan kehutanan.

Pengecualian tersebut tidak berlaku otomatis. Instansi atau pihak yang membutuhkan perangkat harus melalui penilaian keamanan oleh kepolisian Beijing bersama departemen terkait dan mengikuti ketentuan pengelolaan khusus.

Pelanggar Terancam Denda dan Penyitaan Drone

Pemerintah Beijing juga menyiapkan sanksi bagi individu maupun lembaga yang tidak mematuhi ketentuan baru. Perangkat yang digunakan atau disimpan secara melanggar aturan dapat disita oleh pihak berwenang.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan yang direvisi, individu yang melanggar larangan kepemilikan, penyimpanan, atau pengangkutan drone dapat dikenai denda 500 yuan hingga 5.000 yuan. Sementara itu, sanksi bagi lembaga atau perusahaan berkisar 5.000 yuan sampai 50.000 yuan.

Pelanggaran terkait penerbangan drone juga memiliki ketentuan sanksi tersendiri. Pihak berwenang dapat memerintahkan penghentian penerbangan, menyita perangkat, dan menjatuhkan denda sesuai jenis pelanggaran.

Kebijakan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah Beijing dalam mengendalikan penggunaan pesawat nirawak. Jika sebelumnya pemilik masih diperbolehkan menyimpan perangkat setelah mendaftarkannya, kini kepemilikan pribadi pada prinsipnya tidak lagi diperbolehkan, kecuali untuk kebutuhan khusus yang telah mendapat persetujuan.

Kekhawatiran Keamanan Udara Setelah Insiden Pesawat

Beijing merupakan pusat pemerintahan China sekaligus lokasi kediaman para pemimpin tertinggi negara tersebut. Ibu kota ini juga menjadi tempat markas besar Partai Komunis China sehingga memiliki sejumlah kebijakan pengamanan yang ketat.

Pengetatan aturan drone berlangsung setelah muncul kekhawatiran mengenai keselamatan wilayah udara Beijing. Pada Juni 2026, sebuah pesawat kecil mengalami kecelakaan dan menabrak gedung pencakar langit tertinggi di kota tersebut, CITIC Tower.

Insiden itu menewaskan pilot pesawat dan menyebabkan 13 orang lainnya terluka. Peristiwa tersebut menjadi salah satu latar belakang meningkatnya perhatian terhadap pengawasan aktivitas penerbangan di ibu kota China.

Sebelum larangan kepemilikan berlaku, pemerintah Beijing lebih dahulu membatasi penjualan drone pada Mei 2026. Pemilik perangkat saat itu diwajibkan mendaftarkan drone kepada otoritas, tetapi masih diperbolehkan menyimpannya.

Ketentuan yang mulai berlaku 15 November 2026 tersebut mengubah aturan sebelumnya. Kini, kepemilikan dan penyimpanan drone di Beijing dilarang bagi masyarakat umum, sementara pelanggar dapat menghadapi penyitaan perangkat dan denda.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online