Ini Ciri Jasa Resmi Kursi Roda Haji di Mekkah, Jangan Salah Pilih
Tarif jasa kursi roda haji di Masjidil Haram bisa tembus Rp2,7 juta. Simak ciri resmi dan tips aman dari PPIH.
Sistem baterai untuk Volkswagen e-Golv sedang diproduksi di pabrik Brunswick./Volkswagen AG
Harianjogja.com, JAKARTA–Volkswagen menargetkan produksi untuk 15 juta mobil listrik dalam beberapa tahun ke depan.
Chief Executive Volkswagen, Herbert Diess pada Jumat (16/11/2018) dilansir dari Reuters, mengatakan produksi mobil listrik tersebut diiringi pengembangan digitalisasi, kemudi otomatis, dan layanan mobilitas lain pada 2023. Diess menjelaskan Volkswagen akan menggelontorkan dana sebanyak 44 miliar Euro untuk proyek tersebut. Dengan dana tersebut, kapasitas pabrik akan ditingkatkan hingga 30% pada 2025 dengan membangun lebih banyak kendaraan merek lain di tempat produksi yang sama.
Proyek tersebut dinilai Diess mampu menurunkan rasio belanja modal divisi otomotif Volkswagen mulai dari 2020 hingga seterusnya. Sebelumnya Diess sempat salah ucap dalam menyampaikan target pembuatan mobil listrik. Dalam wawancara dengan Automotive News, Diess menyampaikan target pembuatan mobil listrik sebanyak 50 juta unit.
Juru bicara Volkswagen kemudian menyampaikan klarifikasi bahwa jumlah tersebut merujuk pada rencana jangka panjang Modularer Elektrobaukasten (MEB), platform pengembangan mobil listrik grup Volkswagen.
"Diess bermaksud mengucapkan 15 juta [unit], bukan 50 juta," ujar juru bicara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis Indonesia
Dugaan politik uang Pilur Panggungharjo belum dapat disimpulkan. Bawaslu Bantul meminta penanganan mengacu regulasi Pilur.
LPS mempertahankan bunga penjaminan hingga Januari 2027. Simpanan rupiah bank umum tetap 3,75%, BPR 6,25%, dan valas 2%.
DPR dan Kemenimipas sepakat membongkar fasilitas “apartemen” Lapas Cibinong setelah seluruh barang bukti didokumentasikan dan diamankan.
Aturan wajib halal pakaian jadi segera berlaku. IKM maklon khawatir terbebani sertifikasi, sementara industri hulu tekstil mengaku siap.
Imipas menyebut fasilitas “apartemen” di Lapas Cibinong tak tercatat sebagai BMN dan pembangunannya tidak menggunakan APBN.