OJK Catat Pembiayaan Investasi Multifinance Rp167,89 Triliun
OJK mencatat pembiayaan investasi multifinance turun 5,33% menjadi Rp167,89 triliun pada semester I/2026.
logo Nissan (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Harianjogja.com, JAKARTA — Yoshiya Horigome, Vice President Director of National Marketing and Sales PT Nissan Motor Indonesia, akan mengakhiri tugasnya di Indonesia pada bulan ini.
Stephanus Ardianto, President Director Nissan Motor Indonesia (NMI), agen tunggal pemegang merek Nissan, mengatakan Horigome kembali ke Nissan Asia & Oceania Department di Jepang.
“NMI sangat menghargai kontribusi besar Horigome dalam melakukan ekspansi perusahaan selama masa jabatannya,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Kamis (14/8/2014).
Menurutnya, Horigome yang bergabung di NMI sejak 2012 itu berhasil melakukan beberapa pencapaian, diantaranya kemitraan dengan PT Mitra Pinashtika Mustika Auto (MPM Auto) sebagai diler kedua NMI.
Selanjutnya pada Februari 2014, dia juga berhasil membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan transportasi Blue Bird Group, dengan menjual 1.000 unit Nissan Almera untuk diopersikan sebagai armada taksi Blue Bird.
Dia menjelaskan peran Horigomen sebagai corporate spokesperson NMI akan digantikan oleh Steve dan Budi Nur Mukmin selaku General Manager Marketing Strategy and Communication NMI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
OJK mencatat pembiayaan investasi multifinance turun 5,33% menjadi Rp167,89 triliun pada semester I/2026.
Menteri PU Dody Hanggodo memastikan jalan, jembatan, akses masyarakat, dan kebutuhan dasar pascagempa NTT segera ditangani.
Bareskrim mengamankan 197 orang dalam penggerebekan dugaan kasino di Batam. Polisi turut menyita uang sekitar Rp7,79 miliar.
Pemkab Temanggung akan mengisi enam jabatan kepala OPD yang kosong melalui uji manajemen talenta ASN mulai 2026.
Korban tewas kapal terbalik di Danau Kariba, Zimbabwe, bertambah menjadi 72 orang. Kapal membawa sekitar 153 penumpang.
DPRD DIY menilai cetak ulang buku pelajaran hanya karena huruf terlalu kecil tidak urgen. Anggaran pendidikan diminta lebih tepat sasaran.