Migrasi ke Siaran Digital, Ini PR Pemerintah

Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah harus segera melaksanakan pengadaan set top box lokal dan penyiapan sumber daya manusia untuk memastikan peralihan siaran analog atau analog switch off (ASO) ke digital bisa berjalan dengan baik.

Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan bahwa ASO harus dipersiapkan dengan matang agar transformasi digital dapat terjadi lebih cepat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

“Untuk tahun depan ASO harus terealisasi, jadi fokus untuk [pengadaan] set top box lokal dan penyiapan sumber daya manusia,” katanya dikutip Minggu (15/8/2021).

Ian menuturkan, Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan ASO paling lambat digelar pada 2 November 2022. Dengan begitu, masyarakat bisa segera menikmati siaran televisi dengan kualitas HD, dan gambar serta suara yang jernih.

Selain itu, peralihan tersebut juga membuat pemerintah memiliki digital dividend spektrum frekuensi sebesar 112MHz. Frekuensi emas tersebut dapat digunakan untuk menggelar 5G, sehingga transformasi digital berjalan lebih cepat, begitupun dengan ekonomi digital.

Pita frekuensi 700 MHz merupakan pita frekuensi emas untuk 5G. Secara ekosistem global, banyak perangkat yang telah mendukung 5G di pita ini. Selain itu, lebar pita besar dan cakupan luas juga akan membuat pergelaran 5G makin efisien.

Ian juga memperkirakan, pada tahun depan industri Internet untuk segalanya (Internet of things/IoT) untuk 4G dan 5G akan meningkat pesat, sehingga diperlukan pelatihan SDM terampil untuk menyambut pertumbuhan ini. Terakhir, yang perlu dipersiapkan pemerintah adalah pusat data nasional.

“Pusat Data Nasional yang andal juga perlu dibangun, termasuk konferensi video dengan komputasi awan lokal, sehingga secara keamanan dan ekonomi lebih baik,” kata Ian.

Ian berpendapat, pencapaian Kemenkominfo hingga semester satu sudah cukup baik. Dari sisi pemanfaatan 2.3 GHz, pengalokasian frekuensi untuk 5G, ikut serta dalam aplikasi pedulilindungi, dan pembangunan di daerah 3T dan non-3T semuanya masih berjalan sesuai rencana.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia hingga ke pelosok, kata Ian, juga cukup efektif.

“Pemerintah juga telah membuat legalitas perlindungan bagi masyarakat, operator, pengusaha, vendor, atau pemangku kepentingan, sehingga secara ekosistem berjalan dengan baik,” kata Ian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com