India Cabut Aturan Wajib Aplikasi Keamanan di Smartphone Baru

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah India membatalkan aturan yang mewajibkan aplikasi keamanan Sanchar Saathi terpasang permanen di smartphone baru usai menuai penolakan luas.

Sebelumnya, pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan tertutup pada 28 November 2025 agar aplikasi keamanan Sanchar Saathi terpasang permanen di smartphone baru. Aturan tersebut sebelumnya mengharuskan pabrikan untuk menginstal aplikasi yang tidak dapat dihapus (pre-installed) tersebut dalam waktu 90 hari.

Namun, Kementerian Komunikasi India akhirnya mengumumkan pencabutan kewajiban ini pada Rabu (3/12). Pemerintah beralasan bahwa aplikasi tersebut sudah cukup populer—dengan 600 ribu pengunduh sejak Selasa—sehingga tidak perlu dipaksakan.

Keputusan pencabutan didorong oleh tekanan besar dari berbagai kalangan. Partai oposisi, aktivis privasi, dan perusahaan teknologi global seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi menolak keras kebijakan ini.

Para pengkritik menilai aturan itu berpotensi disalahgunakan untuk mengawasi warga negara dan membuka "pintu belakang" yang dapat mengakses data pengguna tanpa izin. Produsen smartphone global juga dilaporkan menolak mematuhi aturan tersebut.

Pemerintah semula membela diri dengan menyatakan bahwa aplikasi Sanchar Saathi hanya bertujuan untuk melacak ponsel hilang dan mencegah penyalahgunaan. Namun, kewajiban pemasangan yang bersifat permanen dan tidak dapat dihapus dinilai mencerminkan pola regulasi yang tidak konsisten.

Mishi Choudhary, pengacara teknologi yang bergerak di bidang advokasi internet, mengkritik ketidakpastian regulasi di India.

"Kerangka regulasi India yang sangat tidak dapat diprediksi terus menjadi tantangan bagi dunia usaha yang mengutamakan kepastian," ujarnya, dikutip dari Reuters, Kamis (4/12/2025).

Pencabutan ini menjadi langkah mundur kedua oleh pemerintah India dalam bidang kebijakan teknologi. Sebelumnya, tahun lalu, India juga mencabut kebijakan lisensi impor laptop setelah mendapat tekanan dari pemerintah Amerika Serikat. Langkah-langkah tersebut menguatkan kritik bahwa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sering mengambil keputusan terkait teknologi tanpa kajian yang memadai.

India juga pernah menuai kontroversi serupa saat mewajibkan penggunaan aplikasi pelacakan Covid-19 bagi pekerja kantoran, yang akhirnya dilonggarkan setelah mendapat tentangan. Kini, pemerintah kembali mengalah setelah tekanan publik memuncak, menunjukkan pola responsif terhadap kritik meski kebijakan awalnya dinilai tergesa-gesa.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.