Pasar Gelap Kepung Limbah Baterai EV China, Ancaman Ledakan Menguat

Harianjogja.com, JOGJA— Upaya China membangun industri daur ulang baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berkelanjutan menghadapi tantangan serius pada 2026. Sektor strategis ini justru didominasi praktik ilegal yang mengancam keselamatan publik sekaligus memperparah risiko pencemaran lingkungan. Jaringan pasar gelap baterai EV bekas dilaporkan beroperasi luas di luar sistem pengawasan resmi pemerintah.

Dilansir dari Carnews China, ada sekitar 75 persen baterai EV bekas di Negeri Tirai Bambu berakhir di bengkel daur ulang ilegal tanpa izin. Para pelaku pasar gelap mampu menawarkan harga beli jauh lebih tinggi dibandingkan industri resmi, dengan keuntungan mencapai sekitar 10.000 yuan atau setara Rp24 juta per kendaraan. Kondisi ini membuat pasokan baterai terus mengalir ke jalur ilegal, sementara perusahaan legal yang memiliki kapasitas daur ulang hingga 3,8 juta ton per tahun justru kekurangan bahan baku.

Proses pengolahan baterai di bengkel rahasia dilakukan secara manual di lokasi yang tidak memenuhi standar keselamatan. Tanpa alat pelindung diri memadai, sel baterai dengan kapasitas di atas 50 persen kerap hanya dilapisi ulang dan dijual kembali sebagai produk rekondisi. Praktik ini dinilai sangat berbahaya karena tidak melalui uji keamanan yang layak sebelum kembali beredar di pasar.

Sementara itu, sel baterai berkualitas rendah dihancurkan untuk mengekstraksi logam bernilai tinggi seperti lithium, nikel, dan kobalt menggunakan metode primitif. Seusai proses tersebut, sisa limbah kimia berbahaya kerap dibuang sembarangan sehingga mencemari tanah dan sumber air secara permanen. Dampak jangka panjangnya dinilai dapat memicu krisis lingkungan yang sulit dipulihkan.

Maraknya peredaran baterai rekondisi ilegal menjadi ancaman nyata bagi pengguna kendaraan listrik. Selain meningkatkan risiko kebakaran dan ledakan, praktik ini juga menghambat terbentuknya sistem ekonomi sirkular yang terintegrasi. Pemerintah China menilai lonjakan limbah baterai EV di masa depan membutuhkan pengelolaan ketat agar tidak berubah menjadi bencana lingkungan berskala nasional.

Sebagai respons, pemerintah China menyiapkan regulasi baru bertajuk Interim Measures for the Management of Recycling and Comprehensive Utilization of Waste Power Batteries yang dijadwalkan berlaku mulai April 2026. Aturan ini menitikberatkan pada sistem keterlacakan (traceability) dan pengawasan menyeluruh terhadap rantai pasok baterai dari hulu hingga hilir. Keberhasilan kebijakan ini dinilai krusial untuk memutus mata rantai pasar gelap seusai pengelolaan limbah energi baru China memasuki fase kritis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.