Prabowo Siap Luncurkan GovTech pada Oktober 2026, Didukung AI

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah bersiap memasuki babak baru transformasi digital. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan sistem pemerintahan berbasis digital atau GovTech secara nasional pada Oktober 2026.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan peluncuran tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi layanan publik berbasis teknologi.

“Presiden akan melakukan peluncuran secara nasional pada Oktober,” ujarnya usai menghadiri rapat percepatan digitalisasi bantuan sosial di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Saat ini, proyek percontohan GovTech tengah berjalan di 43 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan hasil evaluasi dari tahap uji coba tersebut dapat diterima pada akhir Juli 2026 sebagai dasar pengembangan lebih luas.

Menurut Luhut, arah kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti pada digitalisasi layanan, tetapi juga mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan.

“Pemerintahan berbasis digital akan didukung AI agar lebih maju dan responsif,” katanya.

Sejauh ini, delapan kementerian dan lembaga telah mengintegrasikan data mereka dalam sistem berbasis AI. Dari sisi keamanan, pemerintah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memastikan perlindungan data tetap terjaga.

Salah satu capaian penting dalam pengembangan GovTech adalah integrasi ribuan aplikasi pemerintah. Luhut menyebutkan sekitar 27.000 aplikasi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga kini disatukan dalam satu ekosistem digital.

“Kita tidak mengimpor perangkat lunak. Semua dikembangkan oleh talenta Indonesia dan difokuskan pada integrasi sistem yang sudah ada,” jelasnya.

Sejumlah daerah juga menunjukkan progres positif, salah satunya Surabaya yang dinilai berhasil mengimplementasikan konsep GovTech secara efektif. Pemerintah pun membuka peluang memperluas proyek percontohan ke lebih banyak daerah sebelum peluncuran nasional.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan digitalisasi ini terus menguat.

Ia mencontohkan uji coba di Banyuwangi yang dinilai berhasil meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, implementasi GovTech mampu meminimalkan kesalahan data sekaligus mempercepat layanan kepada masyarakat.

Dengan integrasi teknologi dan dukungan lintas sektor, GovTech diharapkan menjadi fondasi baru pemerintahan modern di Indonesia. Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, sistem ini juga ditargetkan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, cepat, dan akurat bagi masyarakat luas.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara