Advertisement
MERGER XL-AXIS : Pengamat Nilai Rentan Terjadi Pelanggaran
Advertisement
JAKARTA-Pengamat Hukum Bisnis dari Universitas Sumatera Utara, Ningrum Sirait menyatakan rencana penggabungan (merger) PT XL Axiata dan Axis rentan terjadi pelanggaran bisnis, jika tanpa sepengetahuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU).
Advertisement
"Pasalnya, ada aturan yang mengikat bagi perusahaan dalam melaksanakan merger tersebut," kata Ningrum saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Ningrum menyebutkan KPPU dapat menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan operator selular tersebut, karena KPPU punya kewenangan mengawasi dan memberikan hukuman terhadap perusahaan yang melanggar aturan.
Selain KPPU, Ningrum mengungkapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dapat mengawasi rencana akuisisi XL Axiata - Axis, karenaa sebagai perusahaan dengan pasar saham terbuka.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI akan mengawasi rencana merger XL Axiata - Axis, termasuk kemungkinan peralihan frekuensi yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.
Bahkan, Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha berencana memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, guna mengklarifikasi rencana peralihan frekuensi.
"Frekuensi tidak diperkenankan untuk dijual bebas. Karena itu, kita minta Menkominfo tegas mengenai penggabungan XL dan Axis, terutama soal frekuensinya," ujar Syaifullah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit, penggabungan XL-Axis berpotensi menjadikan frekuensi, sehingga sumber daya yang terbatas berpotensi beralih ke pihak Malaysia dan Arab Saudi yang menjadi pemegang saham mayoritas kedua perusahaan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
AS Tangkap Maduro, Menhan Venezuela Klaim Banyak Pengawal Tewas
Advertisement
Korea Selatan Perpanjang Bebas Biaya Visa hingga Juni 2026
Advertisement
Berita Populer
- Ini Modus Kebocoran Tiket Wisata Gunungkidul, Pengujung Wajib Teliti
- Hujan Deras Picu Retakan Tanah, SDN Kokap di Kulonprogo Rawan Longsor
- Rotasi Awal 2026, OPD Kulonprogo Kini Diisi Pejabat Definitif
- Puluhan Petugas TPR Pantai di Gunungkidul Diganti, Begini Alasannya
- Inspektorat Bantul Serahkan Temuan APBKal Wonokromo ke Kejari
Advertisement
Advertisement



