Akhirnya Malaysia Akhiri Monopoli 5G

Harianjogja.com, JAKARTA—Malaysia siap mengakhiri monopoli 5G dan mengadopsi model jaringan kedua untuk peluncuran 5G tahun depan. Hal ini menyusul kekhawatiran yang meluas tentang harga dan persaingan melalui satu jaringan yang dikelola negara.

BACA JUGA: Data Pribadi Bisa Dicuri Lewat Jaringan 5G

Dilansir dari Reuters, keputusan ini diambil oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang baru memerintah selama enam bulan dengan tujuan membongkar monopoli dan mempromosikan persaingan.

Kendati demikian, tak bisa dipungkiri juga hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Barat yang ingin Malaysia tetap dengan rencana awalnya.

Pada 2021, Malaysia meluncurkan rencana badan milik negara, Digital Nasional Berhad (DNB), untuk memiliki spektrum 5G penuh, dengan berbagai operator menggunakan infrastruktur untuk menyediakan layanan seluler.

"Kini Malaysia telah memutuskan untuk mengizinkan entitas kedua setelah cakupan DNB mencapai 80 persen dari wilayah berpenduduk," kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil.

Menurutnya, model ini juga mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem industri telekomunikasi di Malaysia sehingga mengakhiri unsur monopoli yang sering diasosiasikan dengan DNB.

"DNB telah mencapai cakupan 57,8 persen dari wilayah berpenduduk dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai 80 persen pada akhir tahun," ujarnya.

Adapun pengumuman terbaru pemerintah ini mengonfirmasi laporan Reuters bulan lalu tentang rencana untuk memperkenalkan jaringan 5G kedua mulai Januari 2024.

Peluncuran 5G Malaysia oleh DNB telah berulang kali mengalami kemunduran karena kekhawatiran industri terhadap harga dan transparansi, serta kekhawatiran bahwa satu jaringan yang dikelola pemerintah akan menghasilkan monopoli yang dinasionalisasi.

Rekomendasi operator besar untuk penyedia 5G kedua juga ditolak oleh pemerintah sebelumnya pada Maret tahun lalu.

Namun, rencana itu mendapat sorotan baru setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan peninjauan dan mengatakan itu tidak dirumuskan secara transparan oleh pemerintahan sebelumnya.

DNB menolak pernyataan itu. Dikatakan satu jaringan akan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Tidak jelas bagaimana proposal untuk jaringan 5G kedua akan mempengaruhi perjanjian DNB yang sudah ada dengan mitra pengembangannya, raksasa telekomunikasi Swedia Ericsson (ERICb.ST), dan operator seluler lainnya.

Namun demikian, Fahmi mengatakan pada konferensi pers bahwa dia akan bertemu dengan para diplomat yang tertarik untuk membahas masalah tersebut, dan Malaysia akan netral dalam pertimbangan komersial.

"Sebagai negara berdaulat, Malaysia memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur kebijakannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain," tutup Fahmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis