Advertisement
Perlu Ada Batasan yang Jelas Antara Produk Manusia dan Kecerdasan Buatan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pelabelan yang memastikan adanya batasan jelas antara sesuatu yang dibuat oleh manusia dan kecerdasan buatan (AI) terkait pemanfaatan teknologi tersebut di bidang pendidikan maupun profesional perlu dilakukan.
Pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia Firman Kurniawan mengatakan hal tersebut penting karena saat ini kemampuan AI sudah bisa menciptakan sesuatu yang sangat mirip seperti yang dibuat oleh manusia.
Advertisement
"Kalau menyangkut regulasi, hasil yang diberikan oleh artificial intelligence sekarang hampir tidak bisa dibedakan oleh indera manusia. Nah, itu perlu dinyatakan bahwa ini adalah generated by AI, sehingga tidak memanipulasi atau menjebak para pengguna informasinya," kata Firman dikutip dari Antara, Rabu (30/4/2025).
Di sisi lain, Firman menilai pembeda ini penting dengan menyoroti kekurangan AI yang masih mengandung bias data dan memberikan informasi yang salah.
"Itu memberikan ruang bahwa ada kemungkinan pengetahuan yang dihasilkan itu salah. Sehingga tidak bisa hanya mengandalkan artificial intelligence, harus ada peran manusia, juga harus ada pemeriksaan, evaluasi terhadap hasilnya," ujarnya.
Selain itu, Firman juga menilai bahwa penting untuk memastikan bagaimana AI mengumpulkan dan mempelajari data secara etis. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang berkualitas guna menghindari kesalahan informasi.
"Itu harus diatur, jadi tidak tercampur dengan tadi data yang salah atau data yang meragukan," ucap dia.
Diketahui, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah akan menyiapkan pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial yang lebih solid.
Nezar mengatakan hal itu ditujukan menjadi kerangka hukum untuk memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat.
“Kita akan mengembangkan prinsip-prinsip pengembangan dan penggunaan AI ini agar nanti bisa diadopsi secara vertikal oleh masing-masing sektor, baik pendidikan, kesehatan, sarana, financial services. Rencananya kita akan mulai nanti pertengahan Januari dengan serial workshop dan diskusi," kata dia.
Menurut Nezar, pengaturan mengenai berbagai aspek yang dapat diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat memiliki arti penting karena penggunaan teknologi makin masif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

PPIH Siap Sambut Kloter Pertama Haji 2025, Ada 3 Emberkasi Diberi Layanan Fast Track
Advertisement

Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Kulonprogo Perluas SPAM, Targetkan Ribuan Sambungan Rumah Baru di 2025
- LBH Jogja Mendorong Pemda DIY Memberikan Ruang Partisipasi Masyarakat untuk Setiap Kebijakan Pembangunan
- Demo Hari Buruh di Jogja, Penumpang Kereta Api Diimbau Antisipasi Kemacetan Menuju Stasiun
- Kota Jogja Siap Jadi Juara Umum PORDA Ke-17
- Peringati Hari Bumi, Sekolah di Jogja Deklarasikan Kampanye Bebas Sampah
Advertisement
Advertisement