Blokir Total WhatsApp, Rusia Dorong Warga Beralih ke Max

Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah Rusia memperketat kendali komunikasi digital dengan membatasi akses WhatsApp dan mengarah pada pemblokiran total aplikasi milik Meta tersebut. Kebijakan ini dibarengi dorongan kepada warga untuk beralih ke aplikasi buatan dalam negeri bernama Max.

Max diproyeksikan menjadi super-app nasional dengan fungsi terpadu, menyerupai WeChat di China, sehingga seluruh arus komunikasi digital berada dalam ekosistem domestik.

Sejak 2025, aplikasi Max telah diwajibkan terpasang di seluruh perangkat baru yang dipasarkan di Rusia. Penggunaannya juga diwajibkan bagi aparatur sipil negara, guru, hingga siswa di lembaga pendidikan. Dengan kebijakan terbaru ini, tekanan terhadap masyarakat umum untuk meninggalkan platform komunikasi global semakin menguat.

Pihak WhatsApp merespons melalui unggahan resmi di platform X pada Kamis (12/2/2026). Manajemen menyebut langkah pemerintah Rusia sebagai upaya mendorong warga beralih ke aplikasi yang dirancang untuk pengawasan negara.

“Hari ini pemerintah Rusia mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya sebagai upaya mendorong warganya beralih ke aplikasi pengawasan buatan dalam negeri,” tulis manajemen WhatsApp.

Mereka juga menyebut lebih dari 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia terdampak kebijakan tersebut.

Laporan Financial Times menyebutkan WhatsApp telah dihapus secara permanen dari direktori daring milik Roskomnadzor, otoritas pengawas komunikasi Rusia.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan akses terhadap layanan Meta dapat dipulihkan apabila perusahaan tersebut bersedia sepenuhnya mematuhi hukum Rusia.

Sejak meningkatnya tensi geopolitik pada 2022, Rusia konsisten menuntut perusahaan teknologi asing menyimpan data pengguna di server lokal. Permintaan tersebut hingga kini ditolak oleh WhatsApp maupun Telegram.

Pembatasan ini merupakan puncak dari langkah bertahap yang dimulai sejak akhir 2025, menjelang periode Natal. Pemerintah menuding WhatsApp dimanfaatkan organisasi teroris untuk perekrutan serta menjadi medium penipuan terhadap warga sipil.

Setelah akses mulai terganggu, ribuan keluhan dilaporkan muncul dari pengguna yang kesulitan berkomunikasi selama libur akhir tahun. Namun Kremlin tetap melanjutkan kebijakan pembatasan, bahkan memperluasnya terhadap layanan Google dan Zoom, khususnya di wilayah konflik seperti Oblast Donetsk.

Langkah ini menandai fase baru dalam kebijakan kedaulatan digital Rusia, dengan kontrol negara yang semakin dominan terhadap ekosistem komunikasi daring warganya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News