Mulai 2027, Baterai Ponsel di Eropa Wajib Bisa Diganti Sendiri

Harianjogja.com, JOGJA—Regulasi baru yang disahkan Parlemen Eropa membuka babak baru dalam industri ponsel. Melalui kebijakan “Right to Repair”, produsen diwajibkan menghadirkan desain perangkat yang memungkinkan pengguna mengganti baterai sendiri tanpa alat khusus.

Cnet melaporkan, aturan ini akan mulai berlaku pada 2027 dan ditujukan untuk mengatasi masalah umum seperti penurunan performa baterai serta meningkatnya limbah elektronik.

Bagi pengguna, perubahan ini berarti tidak lagi harus bergantung pada pusat servis ketika baterai mulai melemah. Penggantian dapat dilakukan secara mandiri dengan biaya yang lebih terjangkau.

Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Apple, Samsung, dan HMD Global sebenarnya sudah mulai mengarah ke konsep ini, meski implementasinya masih terbatas.

Salah satu contoh adalah peluncuran ponsel dengan baterai yang lebih mudah diganti oleh pengguna, meski tetap memerlukan alat tertentu. Langkah ini dinilai sebagai awal adaptasi terhadap regulasi yang akan datang.

Namun, perubahan desain ini bukan tanpa tantangan. Menurut Fairphone, penggunaan baterai yang dapat dilepas berpotensi memengaruhi stabilitas koneksi perangkat. Risiko gangguan meningkat jika ponsel terjatuh atau terkena debu dan air.

Selain itu, desain ponsel kemungkinan akan berubah. Perangkat bisa menjadi lebih tebal dan kapasitas baterai sedikit berkurang karena ruang internal harus dibagi untuk sistem bongkar-pasang.

Tantangan lain muncul dari sisi industri, terutama terkait ketersediaan baterai cadangan. Baterai memiliki masa simpan terbatas, sehingga produsen harus menyesuaikan rantai pasok agar tetap efisien.

Meski begitu, kebijakan ini dinilai membawa manfaat besar dari sisi lingkungan. Baterai yang mudah dilepas akan mempermudah proses daur ulang material seperti kobalt yang selama ini sulit dilakukan pada perangkat dengan baterai tanam.

Dengan siklus hidup perangkat yang lebih panjang, pengguna tidak perlu sering mengganti ponsel hanya karena baterai menurun. Hal ini diharapkan mampu menekan volume limbah elektronik global.

Dalam jangka panjang, aturan ini diperkirakan tidak hanya berdampak di Eropa, tetapi juga memengaruhi desain ponsel di pasar global, termasuk Indonesia, karena produsen cenderung menyederhanakan standar produksi lintas negara.

Bagi pengguna, perubahan ini berarti pilihan yang lebih hemat dan ramah lingkungan, meski harus berkompromi dengan desain perangkat yang mungkin tidak setipis sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.