BLBI Dinyatakan Lunas, Hardjuno Pertanyakan Hak Tagih Rp110 Triliun
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Ilustrasi. /Bisnis-Rachman
Harianjogja.com, JAKARTA - Director Government Affairs Qualcomm International Nies Purwati menuturkan tiga keuntungan yang bisa didapatkan konsumen apabila membeli ponsel pintar dengan nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI) legal.
Atas dasar alasan tersebut, menurutnya pengguna yang gemar berganti ponsel, sebaiknya mempertimbangkan keuntungan membeli ponsel pintar dengan nomor IMEI yang legal dan terdaftar di Kementerian Perindustrian RI.
"Keuntungan yang didapatkan masyarakat misalnya perlindungan data pribadinya, keamanan data, dan aftersales service, mendapat garansi lebih bagus," ujar Nies, di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Membeli ponsel pintar denga IMEI legal dapat menghindarkan konsumen dari serangan malware, yang biasa disisipkan di smartphone "abal-abal" melalui aplikasi tertentu, salah satunya aplikasi "fintech" palsu.
Ponsel pintar dengan IMEI legal akan memberi perlindungan dan keamanan data konsumen yang kini terbiasa memasukkan data informasi kartu kredit pada sejumlah aplikasi perbelanjaan maupun keuangan.
Selain itu, IMEI legal dapat mengurangi kepanikan konsumen saat ponsel pintar hilang maupun dicuri.
Jika pemberlakuan sistem kontrol IMEI Indonesia sudah berjalan, ponsel pintar dengan IMEI legal yang hilang maupun dicuri, dapat otomatis terblokir sehingga data pengguna akan aman.
Selain itu, ponsel pintar yang terblokir itu tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta dapat mengurangi adanya penjualan kembali ponsel pintar ilegal melalui black market.
Ditambah lagi, pengguna akan mendapatkan layanan garansi yang lebih baik dengan membeli ponsel pintar dengan IMEI legal.
IMEI adalah kode unik dari setiap perangkat ponsel yang berlaku secara internasional.
Kode IMEI terdiri dari 14 hingga 16 digit. Nomor IMEI ini bukan semata untuk keperluan dagang, dan untuk mengetahui tipe ponsel, tapi juga untuk keamanan ponsel yang dipakai.
Nomor IMEI juga dapat dicek dengan mengetik *#06# dan ketuk tombol menelepon.
Pemerintah juga akan membuat regulasi terkait validasi IMEI dengan sistem DIRBS atau Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA) dalam upaya mendukung program kontrol IMEI tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan, akan menetapkan peraturan yang mendukung pengendalian database nomor identitas asli ponsel (IMEI) pada 17 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Muhammad Qodari membantah sejumlah tudingan terhadap Bakom, termasuk isu Timothy Ivan, rekrutmen PAN, dan anggaran media Rp60 miliar.
Menyusuri kawasan dalam benteng sambil mengayuh sepeda menjadi cara yang dipilih dalam Amazing Race bertajuk “Ngepit Jeron Benteng” pada Jogja World Heritage
Sebanyak 92.055 warga Gunungkidul terdampak kekeringan. Kapanewon Tepus menjadi wilayah terparah dengan 24.875 jiwa mengalami krisis air.
Disdag Jogja menggelar Gemati di 22 pasar selama Oktober 2026. Belanja minimal Rp20.000 berpeluang mendapat smartphone hingga sepeda.
Pemprov Jateng menyalurkan 75,4 juta liter air bersih ke 33 kabupaten/kota untuk membantu warga terdampak kekeringan.