KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Logo TikTok ditampilkan di TikTok Creator\'s Lab 2019 yang digelar Bytedance Ltd. di Tokyo, Jepang, Sabtu (16/2/2019)./Bloomberg-Shiho Fukada
Harianjogja.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP) mengatur batasan usia pemilik akun media sosial, yakni minimal 17 tahun.
Semuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menuturkan dengan aturan ini maka anak yang belum 17 tahun harus menyertakan persetujuan orang tua untuk dapat mengakses facebook, twitter, instagram, ataupun media sosial lainnya.
"Indonesia melalui RUU (PDP) ini mengusulkan batasannya 17 tahun, di bawah usia itu harus ada persetujuan dari orang tua. Orang tua harus terlibat," kata Semuel seperti dilansir Antara, Kamis (19/11/2020).
Dalam rancangan undang-undang itu, orang tua akan dilibatkan melalui mekanisme identifikasi. Sehingga akan ada lebih banyak tahapan yang harus dilewati ketika anak di bawah batas usia membuka akun media sosial.
Batasan usia ini merupakan adopsi dari General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa. GDPR menetapkan batasan usia 16 tahun anak dapat memberikan persetujuan, dan secara sah diakui, untuk masuk dunia digital. Di bawah usia itu, berdasarkan GDPR, harus ada consent atau persetujuan dari orang tua.
"Memang, ini akan menyulitkan, tapi, kalau tidak begitu, nanti terputus hubungan anak dengan orang tua karena anak membuat dunia sendiri, orang tua dunia sendiri," kata Semuel.
Menurut Semuel, cara ini ditempuh agar ada keterlibatan dan komunikasi antara anak dan orang tua sebelum masuk ke ruang digital. Ia khawatir jika tidak ada persetujuan dari orang tua soal anak membuka akun media sosial, komunikasi antara anak dan orang tua akan terganggu.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memuat hak dan kewajiban bagi pemilik data pribadi, pemroses atau pengumpul data pribadi serta otoritas yang mengawasi perlindungan data pribadi.
Dalam RUU tersebut, data anak di bawah 17 tahun akan masuk klasifikasi data spesifik atau sensitif. Sehingga perlakuannya akan sama dengan data biometrik, antara lain dilindungi enkripsi dan tidak bisa digunakan untuk tujuan pemasaran (marketing).
Semuel menyarankan sebaiknya anak yang belum cukup usia tidak dibuatkan akun media sosial karena di ruang digital, ia akan berinteraksi dengan orang-orang yang usianya terpaut jauh.
Media sosial, seperti Facebook, menerapkan batasan usia minimal 13 tahun untuk membuka akun.
Ketika anak sudah cukup batasan usia untuk membuka akun media sosial, Semuel menyarankan teman pertama yang ada di media sosial adalah orang tua.
RUU PDP kini masih berada di tahapan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, ditargetkan selesai dalam tahun ini. Jika pun tidak bisa tahun ini, RUU PDP ditargetkan selesai awal 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
OJK mengingatkan masyarakat terhadap love scam dan lowongan kerja palsu. IASC mencatat 737.686 laporan penipuan hingga Oktober 2026
Menyambut Tahun Baru 2027, Novotel Suites Yogyakarta Malioboro menghadirkan pengalaman perayaan berbeda melalui acara bertajuk “Speakeasy Night”
Warga Kotagede menyulap lahan terbengkalai menjadi kebun produktif Melati Green dengan tanaman pangan, buah, herbal, dan pupuk organik.
Bus listrik HIGER 7.5M diuji coba di rute Trans Jogja L2 Giwangan-Imogiri pada 16 November-16 Desember 2026. Penumpang bisa naik gratis.
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo memasuki babak baru. Irjen Eko dipecat, sementara Brigjen TK masih diperiksa Polri.