Skandal Azure Guncang Microsoft Israel, GM Dicopot

Harianjogja.com, JOGJA— Microsoft tengah menghadapi tekanan besar setelah laporan investigasi internasional mengungkap dugaan penggunaan infrastruktur cloud perusahaan tersebut untuk mendukung pengawasan massal terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Kasus ini bahkan berujung pada pencopotan General Manager Microsoft Israel, Alan Haimovich, yang dijadwalkan meninggalkan perusahaan pada akhir bulan ini.

Sementara menunggu pengganti resmi ditunjuk, operasional Microsoft Israel akan berada di bawah pengawasan Microsoft France.

Investigasi yang dirangkum dari Middle East Eye dan The Guardian menyebut badan intelijen Israel menggunakan server Microsoft untuk menjalankan operasi pengawasan terhadap komunikasi warga Palestina.

Laporan tersebut mengungkap bahwa militer Israel menyimpan basis data besar berisi rekaman panggilan telepon warga Palestina di pusat data Azure milik Microsoft yang berada di Belanda dan Irlandia.

Kasus ini memicu kekhawatiran besar terkait privasi data dan penggunaan teknologi cloud untuk kepentingan militer.

Kesepakatan penggunaan infrastruktur cloud tersebut disebut difinalisasi pada 2021 dalam pertemuan di kantor pusat Microsoft di Redmond antara CEO Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

Unit 8200 dikenal sebagai unit intelijen siber elit militer Israel.

Setelah serangan 7 Oktober 2023, penggunaan layanan cloud komersial Microsoft oleh Unit 8200 dilaporkan meningkat signifikan untuk mendukung operasi militer.

Presiden Microsoft, Brad Smith, menyatakan hasil tinjauan internal perusahaan mengonfirmasi sebagian besar temuan investigasi tersebut.

Microsoft juga mengakui telah menonaktifkan sebagian layanan penyimpanan cloud dan kecerdasan buatan untuk satu unit di kementerian pertahanan Israel karena dianggap melanggar ketentuan layanan terkait pengawasan massal.

Skala data yang tersimpan di server Azure disebut sangat besar.

Per Juli 2025, lebih dari 11.500 terabyte data militer Israel tersimpan di pusat data Azure di Belanda dan Irlandia.

Sistem tersebut dilaporkan mampu memproses hingga satu juta panggilan telepon per jam yang dilakukan warga Palestina.

Dokumen internal dan wawancara dengan sejumlah sumber menyebut karyawan Microsoft bekerja sama dengan kontraktor militer Israel untuk membangun arsitektur keamanan khusus bagi proyek tersebut.

Platform cloud itu disebut digunakan untuk mendukung operasi militer di Gaza dan Tepi Barat, termasuk pengembangan sistem penargetan berbasis AI seperti Gospel dan Lavender.

Kedua sistem tersebut dikaitkan dengan Unit 8200 dan dilaporkan memanfaatkan data yang diproses melalui infrastruktur Microsoft Azure.

Kasus ini juga memicu gelombang protes internal di lingkungan Microsoft.

Sejumlah karyawan disebut menyuarakan keberatan etis terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel melalui kampanye “No Azure for Apartheid”.

Gerakan tersebut mencakup petisi internal, aksi protes, hingga pendudukan kantor eksekutif perusahaan.

Laporan juga menyebut beberapa pekerja yang terlibat aksi protes sempat diberhentikan.

Selain tekanan etika dan reputasi, Microsoft juga menghadapi potensi risiko hukum di Eropa karena pusat data Azure yang digunakan berada di wilayah dengan regulasi perlindungan data ketat seperti GDPR.

Tinjauan internal Microsoft disebut menemukan adanya masalah transparansi dan kegagalan manajemen antara kantor pusat perusahaan dan cabang di Israel.

Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama pencopotan Alan Haimovich dan sejumlah manajer senior lainnya.

Skandal ini menjadi sorotan global terkait hubungan perusahaan teknologi besar dengan operasi militer modern, sekaligus memunculkan kembali perdebatan mengenai batas etika penggunaan kecerdasan buatan dan infrastruktur cloud di kawasan konflik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.