11.090 Penerima PKH di Pekalongan Diminta Graduasi Mandiri, Ini Alasan
Pemkot Pekalongan mencatat 11.090 penerima PKH desil 1-4 dan mendorong warga yang sudah mampu melakukan graduasi mandiri.
Tangkapan layar aplikasi Sapa UMKM. (ANTARA/Adimas Raditya)
Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat strategi pembinaan berbasis data melalui platform Sapa UMKM. Platform ini kini menjadi tulang punggung pemerintah dalam mengembangkan kapasitas pelaku usaha sekaligus membuka akses kemitraan dengan industri besar.
Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM, Pristiyanto, menjelaskan bahwa Sapa UMKM dirancang untuk menghimpun data komprehensif pelaku usaha. Data tersebut menjadi dasar dalam merancang program pendampingan yang lebih tepat sasaran.
“Melalui Sapa UMKM, kami ingin memastikan ekosistem penguatan UMKM bisa berjalan lebih efektif dan terarah,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Minggu (5/7/2026).
Ia menuturkan, data yang masuk akan diklasifikasikan berdasarkan kondisi dan tingkat kesiapan usaha sesuai Peraturan Menteri UMKM Nomor 8 Tahun 2025. Dari klasifikasi tersebut, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai, mulai dari peningkatan kapasitas usaha, pemenuhan standar, hingga fasilitasi kemitraan.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan model pembinaan seragam yang selama ini diterapkan. Dengan sistem berbasis data, setiap UMKM mendapatkan perlakuan atau “treatment” sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“UMKM cukup memasukkan data ke dalam platform, kemudian kami lakukan klasifikasi dan menentukan langkah pengembangannya,” jelas Pristiyanto.
Setelah dinyatakan memenuhi standar tertentu, pelaku usaha akan difasilitasi masuk ke dalam program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra). Program ini menjadi jembatan strategis bagi UMKM untuk terhubung dengan perusahaan besar dalam rantai pasok nasional.
Menurut Pristiyanto, kemitraan yang kuat tidak hanya bergantung pada kesiapan UMKM, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten. Ia menekankan pentingnya regulasi yang mewajibkan kemitraan, insentif yang terstruktur, serta intervensi yang inklusif.
“Ketiga hal itu menjadi kunci agar kemitraan UMKM dan industri besar bisa berjalan optimal,” katanya.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap posisi UMKM semakin kuat dalam ekosistem industri nasional. Pelaku usaha mikro tidak lagi sekadar menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam rantai produksi dan distribusi.
Dengan integrasi data, pendampingan yang tepat, serta akses kemitraan yang lebih luas, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemkot Pekalongan mencatat 11.090 penerima PKH desil 1-4 dan mendorong warga yang sudah mampu melakukan graduasi mandiri.
Prabowo dan PM Singapura Lawrence Wong bertemu di Leaders’ Retreat 2026 Jakarta, bahas kerja sama strategis dan proyek bilateral.
Jokowi mulai safari politik ke sejumlah daerah usai Lampung. PSI jadi titik awal, partai lain ikut memberi respons.
Menpar dorong integrasi Pokdarwis dan koperasi untuk perkuat desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Mendikdasmen ungkap skema kantin dalam program MBG masih dikaji, bantuan hanya untuk siswa yang membutuhkan.
Platform Sapa UMKM jadi strategi pemerintah untuk pembinaan berbasis data dan membuka kemitraan UMKM dengan industri besar.