AI Masuk E-Katalog, Luhut Klaim Anggaran Bisa Hemat 30 Perse

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ke dalam sistem E-Katalog untuk meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga 30%.

Luhut mengatakan penerapan AI dalam sistem pengadaan pemerintah dilakukan untuk memperbaiki proses sekaligus menekan berbagai potensi anomali yang sebelumnya masih ditemukan.

Menurutnya, integrasi sistem dan pemanfaatan AI telah menunjukkan hasil dalam efisiensi anggaran pengadaan.

"Melalui integrasi E-Katalog, kemarin kami mengadakan rapat di kantor saya, kami bisa menghemat sekitar 20% hingga 30% dari anggaran ini," ucap Luhut dalam Jakarta Investment Festival 2026 di Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Ia menjelaskan sebelum teknologi AI digunakan secara lebih luas, pemerintah masih menemukan sejumlah celah dan anomali dalam sistem. Penggunaan AI dinilai dapat mempersempit peluang tersebut sekaligus membuat proses berjalan lebih transparan dan akurat.

Selain E-Katalog, pemerintah juga tengah menyiapkan sebuah dashboard yang nantinya memungkinkan Presiden memantau berbagai data pemerintahan secara langsung.

Dashboard tersebut dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai kementerian. Teknologi AI akan digunakan untuk membaca, menyinkronkan, serta menyelaraskan data yang tersedia.

“Kami sedang mempersiapkan dashboard presiden, sehingga presiden dapat melihat secara langsung data apa pun yang ingin diperoleh. Jadi, Anda tidak bisa berbohong dengan sistem ini,” katanya.

Luhut mengatakan pengembangan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat digitalisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data.

Andalkan Kemampuan SDM Indonesia

Selain mengembangkan dashboard presiden, pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan pembayaran digital dan platform pertukaran digital yang nantinya terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan.

Menurut Luhut, portal tersebut masih dalam tahap penyempurnaan karena pemerintah menemukan sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki.

Meski demikian, ia menegaskan pengembangan sistem dilakukan oleh tim teknis dalam negeri tanpa dukungan dari pihak luar negeri.

“Kami tidak mendapatkan dukungan dari luar negeri; kami mengerjakannya sendiri dengan tim teknis kami,” ujar Luhut.

Ia mengatakan pemerintah ingin membuktikan bahwa sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi digital secara mandiri.

Luhut menilai Indonesia tidak seharusnya terus bergantung pada kemampuan teknologi yang dikembangkan negara lain, termasuk China dan Amerika Serikat.

“Saya mengatakan kepada mereka, mengapa hanya China dan Amerika? Mengapa bukan Indonesia?” tuturnya.

Dalam enam bulan terakhir, Luhut mengklaim tim teknis Indonesia telah menunjukkan kemampuan dalam mengembangkan sejumlah sistem teknologi.

Ia menyebut pengembangan tersebut bahkan mencakup peralihan dari teknologi blockchain menuju teknologi yang disebutnya Personal Knowledge Container.

“Kami telah menunjukkan bahwa kami bisa melakukan perbaikan. Kami juga dapat mengembangkan teknologi dari blockchain menjadi apa yang kami sebut Personal Knowledge Container,” jelasnya.

Penggunaan AI dalam sistem pemerintahan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga memperkuat transparansi dan akurasi pengelolaan data pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.