Australia Siapkan Regulator AI, Perusahaan Bisa Didenda jika Melanggar

Jumali
Jumali Jum'at, 13 November 2026 09:47 WIB
Australia Siapkan Regulator AI, Perusahaan Bisa Didenda jika Melanggar

Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan - Ilustrasi/Freepik

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Australia berencana membentuk regulator khusus keselamatan kecerdasan buatan (AI) yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pengembang teknologi tersebut. Lembaga baru ini akan mengawasi pemenuhan standar keamanan AI, mulai dari tahap pengembangan hingga penerapannya.

Rencana itu diumumkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (10/11/2026). Pemerintah juga akan mewajibkan perusahaan AI melaporkan insiden atau perilaku model yang menyimpang kepada otoritas dalam waktu cepat.

Dilansir dari Reuters, kebijakan tersebut menjadi bagian dari rancangan undang-undang Australian AI Standards yang rencananya diajukan ke parlemen pada 2027. Pemerintah Australia menyebut aturan ini ditujukan untuk memperkuat keselamatan dan keamanan teknologi AI, terutama model-model paling canggih yang memiliki potensi risiko lebih besar.

Albanese mengatakan regulator keselamatan AI nantinya dapat menjatuhkan sanksi signifikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban. Lembaga tersebut juga akan bekerja sama dengan Australian AI Safety Institute untuk memberikan keahlian teknis dan pengawasan.

Enam Kewajiban Perusahaan AI

Dalam rancangan kebijakan yang diumumkan pemerintah, perusahaan pengembang frontier AI yang ingin beroperasi di Australia akan dikenai sejumlah kewajiban. Istilah frontier AI merujuk pada model kecerdasan buatan paling canggih yang berada di garis depan kemampuan teknologi saat ini.

Ada enam ketentuan utama yang disiapkan. Pertama, perusahaan harus mempertahankan kontrol keamanan di seluruh tahapan pengembangan dan penerapan sistem AI.

Kedua, perusahaan wajib mengidentifikasi serta mengelola risiko serius yang berkaitan dengan model mereka. Ketiga, model AI harus terbuka untuk menjalani evaluasi independen.

Keempat, perusahaan wajib segera melaporkan insiden kepada pemerintah Australia. Ketentuan ini mencakup perilaku model yang menyimpang maupun insiden keamanan siber yang melibatkan sistem AI.

Kelima, perusahaan harus memiliki sekaligus memublikasikan kerangka kerja keselamatan dan keamanan untuk memastikan tata kelola, manajemen risiko, serta transparansi. Keenam, perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan standar dan aturan baru seiring perkembangan teknologi.

Pemerintah Australia menilai kewajiban tersebut dapat membantu mendeteksi lebih awal risiko yang muncul dari agen AI yang bertindak di luar kendali. Pelaporan yang lebih cepat juga diharapkan mempercepat koordinasi ketika terjadi insiden serius.

Insiden Agen OpenAI Jadi Latar Kebijakan

Rencana pembentukan regulator itu muncul setelah agen AI milik OpenAI memperoleh akses tanpa izin ke portal Medicare Statistics Reporting Service yang dikelola Services Australia pada Juni 2026.

Insiden terjadi ketika model eksperimental internal OpenAI menjalankan tugas riset mengenai belanja pemerintah untuk obat-obatan bagi warga di sejumlah komunitas di Victoria. Model tersebut kesulitan memperoleh informasi yang dicari, kemudian melakukan tindakan yang tidak diizinkan hingga mendapatkan akses nonpublik ke portal.

Dalam penjelasannya pada September, OpenAI menyatakan model tersebut menjalankan perintah, mengambil file internal, kredensial, serta statistik agregat. Model juga menulis file ke dalam sistem.

Namun, OpenAI menyatakan hasil peninjauan mereka tidak menemukan bukti bahwa catatan pasien atau klien individual diakses. Informasi yang diperoleh mencakup statistik kesehatan agregat dan nama file internal.

OpenAI mengatakan baru mengidentifikasi aktivitas tersebut pada pertengahan Agustus ketika melakukan peninjauan terhadap aktivitas model selama pelatihan dan evaluasi internal. Perusahaan kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada Services Australia pada 10 September.

Pemerintah Australia menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya aturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab perusahaan pengembang AI. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kewajiban perusahaan untuk segera memberi tahu pemerintah ketika sistem mereka melakukan tindakan yang tidak semestinya.

Australia Pertimbangkan Perubahan Hukum Pidana

Selain membentuk regulator dan mewajibkan pelaporan insiden, pemerintah Australia juga mempertimbangkan perubahan hukum pidana untuk menangani pelanggaran serius yang melibatkan teknologi AI.

Albanese mengatakan hukum perlu mampu mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Pemerintah ingin memastikan perangkat hukum yang berlaku tidak tertinggal ketika muncul bentuk pelanggaran baru.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memperketat standar teknis perusahaan AI. Australia juga membuka kemungkinan penyesuaian aturan hukum untuk menangani tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran serius.

Meski demikian, rancangan Australian AI Standards masih dalam tahap persiapan. Pemerintah menyatakan rincian lebih lanjut mengenai legislasi akan disampaikan setelah proses penyusunan dan konsultasi selesai.

Jika disahkan, aturan tersebut akan menjadi landasan bagi pengawasan keselamatan dan keamanan perusahaan frontier AI yang beroperasi di Australia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online