Ombudsman Ingatkan Pemda Cegah Maladministrasi Sebelum Jadi Korupsi
Ombudsman RI mengingatkan instansi pemerintah mencegah maladministrasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Elon Musk/Bussiness Insider
Harianjogja.com, JAKARTA- Pebisnis Elon Musk mengungkapkan bahwa dirinya tidak tertarik untuk membeli TikTok dalam sebuah wawancara pada ajang WELT Economic Summit baru-baru ini.
Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Doland Trump menunda penerapan undang-undang yang mewajibkan perusahaan induk TikTok yakni ByteDance untuk menjual platform media sosial tersebut dengan ancaman pemblokiran di Amerika Serikat.
Dilansir dari Tech Crunch pada Minggu, pemerintah China dilaporkan terbuka untuk menjual TikTok kepada Elon Musk, yang merupakan salah satu sekutu terpenting Trump.
Trump menyebutkan bahwa dirinya berharap Elon atau chairman Oracle Larry Ellison untuk mengakuisisi TikTok. Dia juga menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk sebuah badan pendanaan untuk membeli saham dari aplikasi itu.
Tetapi, Elon mengklaim bahwa dirinya tidak tertarik dan dengan tegas menyatakan dia belum mengajukan tawaran untuk membeli TikTok.
"Saya tidak punya rencana apa yang akan saya lakukan jika saya memiliki TikTok. Saya kira saya akan melihat algoritma dan mencoba memutuskan: Seberapa membantu atau berguna algoritma ini? Apa yang dapat kita lakukan untuk membuat algoritma ini menjadi lebih produktif dan pada akhirnya bermanfaat bagi umat manusia?" katanya.
Dia menambahkan bahwa dia tidak menggunakan TikTok secara pribadi dan "tidak begitu akrab dengannya". Dia bahkan menyebutkan akuisisi Twitter (sekarang X) sebagai anomali dalam karirnya.
"Saya biasanya membangun perusahaan dari awal," ujarnya.
BACA JUGA: Jadi Pejabat Pemerintah AS, Elon Musk Tutup Kantor Pusat USAID
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif pada Senin (3/2) untuk membuat dana kekayaan negara AS yang baru dan menyarankan agar dana tersebut dapat digunakan untuk membeli TikTok.
Dana tersebut diharapkan akan dibuat dalam 12 bulan ke depan oleh Departemen Keuangan dan Perdagangan AS, meskipun belum jelas bagaimana caranya.
Langkah ini menjadi langkah kelanjutan dari keputusan pemerintah AS yang pada pertengahan Januari 2025 sempat memutus akses aplikasi TikTok.
Namun setelah Pemerintahan resmi dipimpin oleh Donald Trump, dengan segera Presiden AS itu menandatangani perintah eksekutif untuk menunda batas waktu larangan TikTok selama 75 hari.5
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI mengingatkan instansi pemerintah mencegah maladministrasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Celah keamanan SMS of Death pada Android memungkinkan ponsel mengalami gangguan jaringan hingga restart berulang. Simak cara memeriksa pembaruan keamanan.
Marc Marquez memilih tiba di Qatar pada Kamis malam menjelang MotoGP 2026. Konflik Timur Tengah dan mundurnya Yamaha menjadi sorotan.
DPMPTSP setempat mencatat terdapat 43 izin usaha homestay yang dikeluarkan sepanjang 2025-2026. Total nilai investasi yang tercatat mencapai sekitar Rp7,32 mil
Serangan siber menyasar sistem pendingin supermarket di tujuh negara Eropa. Suhu kulkas naik dan stok makanan terancam rusak.
DPMPTSP Gunungkidul mencatat 62 izin homestay dan 83 izin vila sejak 2021. Pariwisata menjadi salah satu pendorong investasi penginapan.