WhatsApp Jadi Saluran Penipuan Terbanyak di Indonesia, Ini Datanya
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Suasana TKP ABA pada Selasa (22/12/2020) yang masih lengang jelang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. /Harian Jogja-Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah telah mengatur perihal parkir dalam Undang Undang (UU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 287 ayat 1. Ada ancaman bagi pelaku parkir sembarangan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, mulai dari pidana hingga denda Rp500.000.
Berikut lokasi yang tidak boleh djadikan lokasi parkir :
1. Tikungan, bahu bukit, atau jembatan.
2. Trotoar (tempat pejalan kaki) atau trek sepeda.
3. Dekat lampu lalu lintas atau jalur penyeberangan pejalan kaki.
4. Di jalan utama atau di jalan dengan lalu lintas yang melaju cepat.
5. Berhadapan atau dekat dengan kendaraan berhenti lainnya di seberang jalan sehingga mempersempit ruang jalan.
6. Persimpangan jalan atau pemberhentian bus, kecuali jika keadaan rusak dan parkir di akses kendaraan pemadam kebakaran hidran.
7. Menghadap bagian depan mobil ke arah lalu lintas yang berlawanan.
8. Sepanjang jalan yang licin.
9. Di jalan layang, terowongan, atau di sisi jalan yang menuju jalan layang atau terowongan.
10. Di atas pinggiran rumput atau bahu jalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Polisi Malaysia menangkap pemilik kapal MT Global 168 yang digunakan menyelundupkan 1,16 ton ketamin ke perairan Tanjung Balai Asahan.
SMA PL Sedayu Bantul menurunkan seluruh foto Gibran Rakabuming Raka melalui seremoni sebagai bentuk penghormatan dan pendidikan karakter siswa.
DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah.
Komisi VII DPR meminta kajian ilmiah menyeluruh terkait wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi keselamatan satwa.