Proyek Pabrik VinFast di AS Terancam Diambil Alih Pemerintah

Harianjogja.com, JOGJA—Proyek pembangunan pabrik mobil listrik VinFast di North Carolina, Amerika Serikat, kini berada dalam tekanan hukum serius setelah Jaksa Agung negara bagian tersebut, Jeff Jackson, resmi mengajukan gugatan terhadap perusahaan asal Vietnam itu. Gugatan tersebut menuduh VinFast telah melanggar kesepakatan investasi dan komitmen pembangunan fasilitas kendaraan listrik serta baterai di Chatham County.

Langkah hukum ini muncul setelah proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai pusat produksi kendaraan listrik raksasa tersebut mengalami serangkaian penundaan. VinFast sebelumnya menargetkan pabrik mulai beroperasi pada 2024, namun jadwal itu bergeser ke 2025, sebelum akhirnya pada Juli 2024 proyek dihentikan sementara akibat tekanan bisnis kendaraan listrik di pasar Amerika Serikat. Perusahaan kemudian menyatakan rencana baru untuk mulai beroperasi pada 2028 dengan skala lebih kecil.

Berdasarkan laporan Carscoops, fase awal proyek ini mencakup investasi sekitar 2 miliar dolar AS untuk membangun kompleks manufaktur seluas 1.800 are atau sekitar 18 hektar. Fasilitas tersebut dirancang memiliki lima lini produksi utama, mulai dari bodi kendaraan, perakitan, pengepresan, pengecatan, hingga pusat energi, dengan target kapasitas produksi hingga 150.000 unit kendaraan per tahun untuk model VF 7, VF 8, dan VF 9.

Namun, persoalan utama muncul pada penggunaan dana publik. Pemerintah North Carolina melalui Majelis Umum telah mengalokasikan sekitar 450 juta dolar AS untuk mendukung persiapan lahan, infrastruktur transportasi, serta sistem air dan saluran pembuangan. Meski VinFast telah melakukan pekerjaan awal berupa pembersihan dan perataan lahan pada 2023, perusahaan dinilai tidak memenuhi sejumlah target kinerja dalam perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian tersebut mencakup kewajiban operasional, termasuk target agar pabrik mulai beroperasi pada Juli 2026 serta penciptaan 1.750 lapangan kerja hingga akhir 2026. Namun pada Januari 2026, Departemen Kehakiman North Carolina menyatakan VinFast dianggap gagal memenuhi kesepakatan, bahkan membuka kemungkinan pengambilalihan lokasi proyek oleh pemerintah.

Jaksa Agung Jeff Jackson menegaskan bahwa komitmen perusahaan tidak berjalan sesuai kesepakatan. “VinFast setuju untuk membangun pabrik dan menciptakan lapangan kerja bagi warga North Carolina – mereka tidak melakukan keduanya,” ujarnya.

Di sisi lain, VinFast membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa penundaan terjadi akibat perubahan kebijakan industri kendaraan listrik di Amerika Serikat. Perusahaan juga menegaskan bahwa pabrik tetap akan dibuka pada 2028 dengan penyesuaian skala produksi.

Kini, nasib proyek besar tersebut berada di tangan proses hukum, sementara pemerintah negara bagian bersiap menentukan langkah lanjutan terkait dana hibah yang telah dikucurkan serta potensi pengambilalihan lahan proyek.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.