Microsoft Putus Akses Intelijen Israel Usai Temuan Pengawasan

Harianjogja.com, JOGJA—Microsoft resmi memperketat kebijakan pengawasan hak asasi manusia (HAM) dalam kerja sama dengan lembaga keamanan nasional setelah investigasi internal selama setahun menemukan bahwa layanan cloud Azure digunakan dalam proyek pengawasan massal terhadap warga Palestina.

Sebagai tindak lanjut, perusahaan memutus akses Unit 8200, unit intelijen elite Israel, terhadap layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) yang terkait dengan proyek tersebut.

Langkah ini menjadi salah satu keputusan paling signifikan yang pernah diambil Microsoft terkait penggunaan teknologi di wilayah konflik. Kebijakan baru tersebut juga membuka babak baru dalam pengawasan terhadap pemanfaatan layanan cloud oleh institusi keamanan dan militer di berbagai negara.

Dilansir dari BBC, kasus ini bermula dari investigasi jurnalistik yang dipublikasikan pada 2025 oleh The Guardian bersama media Israel-Palestina +972 Magazine dan Local Call. Laporan tersebut mengungkap bahwa Unit 8200 memanfaatkan infrastruktur Azure untuk menyimpan miliaran rekaman telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang disadap setiap hari.

Melalui sistem tersebut, petugas intelijen disebut dapat mengumpulkan, memutar ulang, serta menganalisis jutaan percakapan telepon menggunakan kapasitas penyimpanan Azure yang sangat besar. Temuan itu kemudian memicu penyelidikan internal yang diperintahkan Microsoft.

Dampaknya tidak hanya dirasakan di luar perusahaan. Di lingkungan internal Microsoft, kasus ini memicu tekanan dari kelompok karyawan yang tergabung dalam gerakan "No Azure for Apartheid". Mereka mendesak perusahaan menghentikan kerja sama yang dinilai berpotensi mendukung pelanggaran HAM.

Gelombang protes juga muncul di berbagai kota. Di San Francisco, sejumlah demonstran membentangkan spanduk bertuliskan "Microsoft mendanai genosida" sebagai bentuk tekanan terhadap perusahaan teknologi tersebut.

Di sisi lain, kekhawatiran muncul di tingkat manajemen terkait transparansi sebagian karyawan Microsoft Israel kepada kantor pusat perusahaan. Sejumlah sumber menyebut terdapat konflik loyalitas di antara pegawai yang berbasis di Tel Aviv antara tanggung jawab profesional kepada perusahaan dan dukungan terhadap militer Israel.

Situasi itu turut diikuti kabar hengkangnya kepala bisnis Microsoft di Israel, Alon Haimovich, bersama beberapa manajer lain pada bulan lalu. Mereka dikaitkan dengan dugaan pelanggaran kode etik perusahaan.

Sebagai respons, Microsoft menyiapkan serangkaian langkah korektif. Perusahaan akan memperketat proses penyaringan terhadap organisasi yang bergerak di sektor keamanan nasional sebelum kontrak disetujui.

Microsoft juga berencana mengevaluasi mekanisme pengelolaan izin keamanan atau security clearance bagi pegawai asing. Langkah ini menjadi perhatian karena sejumlah karyawan yang terlibat dalam proyek bersama Unit 8200 diketahui merupakan mantan anggota maupun pasukan cadangan dari unit intelijen tersebut.

Selain itu, perusahaan akan melakukan peninjauan berkala terhadap kepatuhan pelanggan terhadap kebijakan penggunaan teknologi ketika muncul perubahan situasi politik. Microsoft juga memperkuat proses uji tuntas HAM pada wilayah konflik dan kawasan yang dinilai memiliki risiko tinggi.

Bagi pengguna teknologi di seluruh dunia, kasus ini menunjukkan bahwa layanan cloud dan AI yang digunakan dalam berbagai aktivitas digital dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang berbeda dari fungsi awalnya apabila tidak diawasi secara ketat. Perdebatan mengenai tanggung jawab perusahaan teknologi terhadap penggunaan produknya kini semakin mengemuka.

Tekanan publik dari konsumen, pemegang saham, dan kelompok masyarakat sipil juga dinilai memiliki pengaruh besar terhadap perubahan kebijakan perusahaan. Langkah Microsoft bahkan disebut sejumlah pengamat sebagai preseden penting bagi perusahaan teknologi lain yang memiliki kontrak dengan institusi militer maupun keamanan.

Electronic Frontier Foundation (EFF) menyebut kebijakan terbaru Microsoft sebagai awal dari akuntabilitas yang lebih nyata dalam industri teknologi. Sorotan kini tidak hanya tertuju pada Microsoft, tetapi juga pada perusahaan besar lain seperti Google dan Amazon yang memiliki kerja sama serupa dengan lembaga pertahanan di berbagai negara.

Sebelumnya, Microsoft menegaskan CEO Satya Nadella dan jajaran eksekutif senior tidak mengetahui bahwa Azure digunakan untuk menyimpan komunikasi warga Palestina yang disadap. Presiden Microsoft Brad Smith juga pernah menyatakan bahwa perusahaan tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil.

Namun, berbagai temuan yang muncul menunjukkan adanya hubungan kerja sama erat antara Microsoft Israel dan Unit 8200. Salah satu temuan menyebut adanya pembangunan area terisolasi di dalam Azure untuk menyimpan materi intelijen sensitif setelah pertemuan antara Satya Nadella dan komandan unit tersebut pada 2021.

Perkembangan terbaru ini menempatkan Microsoft dalam sorotan global terkait konsistensi penerapan kebijakan HAM. Keputusan memutus akses Unit 8200 dan memperketat proses penyaringan kontrak kini menjadi tolok ukur yang akan terus dipantau publik, terutama untuk melihat apakah kebijakan serupa juga akan diterapkan terhadap kerja sama lain yang berisiko menimbulkan persoalan hak asasi manusia di masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.