Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Ilustrasi Artificial Intelligence - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin dibutuhkan untuk membantu perusahaan menghadapi serangan siber. Namun, teknologi tersebut belum dapat menjamin sistem keamanan digital terlindungi sepenuhnya dari berbagai ancaman.
Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, mengatakan AI mampu membantu tim keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time. Teknologi ini juga dapat mempercepat respons terhadap insiden sekaligus mengurangi pekerjaan berulang yang sebelumnya harus ditangani manusia.
Kebutuhan tersebut semakin besar seiring meningkatnya intensitas dan kompleksitas serangan siber. Sektor perbankan dan keuangan menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perlindungan kuat karena mengelola dana serta data sensitif jutaan nasabah.
Ardi menjelaskan tim keamanan teknologi informasi (IT) kerap menghadapi ribuan peringatan palsu atau false positives. Situasi tersebut terjadi di tengah serangan otomatis yang berlangsung terus-menerus.
Banyaknya peringatan yang harus diperiksa berpotensi memicu kelelahan fisik dan mental atau burnout pada petugas Security Operations Center (SOC). Karena itu, otomatisasi berbasis AI diperlukan untuk membantu mempercepat proses identifikasi dan penanganan ancaman.
Meski demikian, AI bukan sistem yang mampu mengenali seluruh jenis serangan. Teknologi tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama ketika menghadapi pola serangan baru yang belum pernah teridentifikasi oleh sistem keamanan.
"Jawabannya secara realistis adalah tidak ada sistem keamanan yang sempurna secara absolut di dunia siber, dan AI tentu tidak kebal dari keterbatasan," kata Ardi kepada Bisnis, Selasa (10/11/2026).
AI Masih Rentan terhadap Serangan Baru
Ardi menjelaskan AI bekerja dengan mengandalkan pola, data historis, dan algoritma pembelajaran mesin. Mekanisme tersebut membuat teknologi ini masih berpotensi keliru ketika mendeteksi eksploitasi kerentanan baru atau zero-day exploits.
Ancaman juga dapat muncul melalui penggunaan adversarial AI. Teknik tersebut dimanfaatkan peretas untuk mengelabui sistem pertahanan yang menggunakan kecerdasan buatan.
Selain itu, pelaku kejahatan siber dapat menerapkan data poisoning, yakni memanipulasi data agar model AI yang digunakan untuk mendeteksi ancaman menghasilkan penilaian yang menyesatkan.
Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tidak serta-merta menghilangkan risiko serangan siber. Perusahaan tetap perlu memperhitungkan kemungkinan teknologi pertahanan gagal mengenali atau merespons ancaman tertentu.
Perbankan Hadapi Ancaman yang Makin Kompleks
Di sisi lain, Ardi menilai serangan siber terhadap sektor perbankan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan terjadi baik dari sisi jumlah serangan maupun kompleksitas metode yang digunakan pelaku kejahatan.
Keterhubungan layanan perbankan dengan berbagai platform digital turut memperluas potensi celah keamanan. Ardi menyoroti penggunaan Open API dan layanan financial technology (fintech) sebagai bagian dari ekosistem digital yang perlu diperhatikan dalam pengamanan sistem.
Menghadapi kondisi tersebut, Ardi menekankan pentingnya pendekatan human-in-the-loop. Pendekatan ini menggabungkan kemampuan komputasi AI dengan analisis dan pengawasan tenaga ahli keamanan siber dalam proses pengambilan keputusan.
"AI bukanlah tongkat magis yang dapat berdiri sendiri, melainkan instrumen akselerasi yang sangat kuat yang harus senantiasa berada dalam pengawasan manusia," tulisnya.
Dengan demikian, penggunaan AI perlu disertai penguatan tata kelola keamanan, pengawasan manusia, serta kerja sama lintas sektor. Kombinasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan sistem digital, terutama pada industri keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
BMKG menyediakan informasi peringatan dini cuaca ekstrem, banjir rob, gempa, hingga tsunami. Potensi hujan dapat dipantau sampai tingkat kecamatan.
Komisi D DPRD Kota Jogja membahas ulang anggaran pendidikan Rp8,4 miliar untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan pada 2027.
Polresta Sleman menetapkan TM, 27, sebagai tersangka kasus dugaan penguasaan senjata tajam setelah mengejar polisi di Babarsari.
Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman meluncurkan inovasi Pemetaan Kompetensi Guru PAUD Berbasis Asesmen (Peta Migunani) untuk memetakan kompetensi pendidik PAUD
Kementerian Pariwisata mengembangkan paket wisata berbasis event untuk meningkatkan kunjungan, memperpanjang lama tinggal, dan belanja wisatawan.