Advertisement
Pengetatan Registrasi Kartu Perdana Memukul Pengusaha

Advertisement
[caption id="attachment_421271" align="alignleft" width="300"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/30/pengetatan-registrasi-kartu-perdana-memukul-pengusaha-421270/kartu-perdanaok" rel="attachment wp-att-421271">http://images.harianjogja.com/2013/06/kartu-perdanaok.jpg" alt="" width="300" height="200" /> Ilustrasi.dok[/caption]
Advertisement
JAKARTA—Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) meminta pemerintah berhati-hati sebelum menetapkan aturan baru terkait dengan registrasi kartu perdana.
Mereka meminta pemerintah juga mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan ke industri telekomunikasi.
“Kalau pengetatan itu untuk akurasi data mungkin bisa tercapai, tapi bagaimana impact ke industri itu harus dihitung,” ujar Ketua ATSI Alex J Sinaga di Solo, Sabtu (29/6/2013).
Dia menambahkan untuk mengetatkan registrasi langkah validasi yang kemungkinan akan ditempuh adalah dengan menghubungkannya dengan eKTP.
Meski begitu melihat jumlah pelanggan kartu prabayar yang masih dominan hingga mencapai 98%, kata dia, membuat langkah itu tak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.
Menurutnya, kondisi semacam itu jelas membahayakan tak hanya untuk industri namun juga masyarakat dan ekonomi nasional.
Dia mencontohkan saat ini pelanggan prabayar di Telkomsel mencapai 2,5 juta sedangkan Indosat baru di kisaran 300.000-an. Jumlah itu masih sangat kecil dibanding pelanggan prabayar masing-masing.
“Kalau postpaid memang harus dilengkapi dengan identitas diri, sedangkan prepaid selama ini mungkin belum. Kalau ini langsung di-link ke e-KTP mungkin yang 98% persen itu tadi semuanya akan mati, bisa kolaps ekonomi negara,” katanya.
Terkait dengan rencana penetapan harga minimum kartu perdana sebesar Rp100.000, menurut Alex hal itu juga harus dikaji lebih jauh.
Dia mengatakan saat ini untuk dapat mendapat tambahan satu pelanggan operator telekomunikasi harus menjual sebanyak delapan starterpack. Dahulu harga jual SIM card sekitar US$1, sedangkan sekarang sudah sekitar US$0,2.
“Jangan sampai kebijakan baru nanti justru mendistorsi industri karena tidak bijak diimplementasikan. Pemerintah perlu memperhatikan karakter masyarakat Indonesia dalam berlangganan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Klarifikasi GoTo Terkait Mantan Petingginya Terseret Dugaan Korupsi Chromebook
Advertisement

Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
- Jadwal dan Tarif Bus DAMRI Jogja-Semarang PP
- Jadwal, Tarif, dan Rute DAMRI ke Bandara YIA, Purworejo, Kebumen, dan Magelang
- Jadwal KA Bandara YIA Reguler dan Xpress Berangkat dari Stasiun Tugu Hari Ini (15/7/2025)
- Mutasi Pejabat Utama Polda DIY: dari Dirreskrimsus, Irwasda dan Kapolresta Jogja
Advertisement
Advertisement