Pelantikan Kepala BGN Ditunda, Nanik Diminta Fokus Benahi Program MBG
Pelantikan Kepala BGN Nanik S. Deyang dijadwalkan pekan depan. Istana meminta fokus membenahi Program Makan Bergizi Gratis.
Petugas melakukan penyambungan kabel fiber optik Indihome dengan menggunakan alat \'splicer\' di Desa Seuneubok Teungoh, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh, Senin (11/12)./Antara-Syifa Yulinnas
Harianjogja.com, JAKARTA—IndiHome mendapatkan sorotan di Twitter, kali ini dari salah satu anggota Ombudsman, Alvin Lie.
Pemilik akun @alvinlie21 ini menanyakan apakah prosedur berhenti berlanggangan Indihome sedemikian rumit dan ada ancaman pelanggan diserahkan ke kejaksaan.
“Mohon tanggapan & penjelasan @TelkomIndonesia & @IndiHome Apakah benar prosedur berhenti berlanggangan Indihome sedemikian rumit plus pakai ancaman bahwa Pelanggan akan diserahkan kepada Kejaksaan?” seperti yang dikutip JIBI, Kamis (23/7/2020).
Mohon tanggapan & penjelasan @TelkomIndonesia & @IndiHome
— Alvin Lie ? (@alvinlie21) July 23, 2020
Apakah benar prosedur berhenti berlanggangan Indihome sedemikian rumit plus pakai ancaman bahwa Pelanggan akan diserahkan kepada Kejaksaan? pic.twitter.com/WJLpMG3wcU
Agus Winarno, Vice President Customer Care IndiHome pun menanggapi pesan tersebut. “Kami sampaikan bahwa proses berhenti berlangganan bisa dilakukan melalui 147 dan tidak harus datang ke Plasa Telkom,” tuturnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia.
BACA JUGA: Kasus di DIY Kian Banyak, Tanda Gunung Es Covid-19 Mulai Terkikis
Dia mengatakan proses permintaan berhenti berlangganan biasanya dilakukan pelanggan di awal, tengah atau akhir bulan sehingga masih ada pemakaian Indihome dari tanggal 1 sampai dengan tanggal pelanggan mengajukan permintaan berhenti berlangganan.
“Untuk itu sebelum diproses lebih lanjut, pelanggan perlu membayar biaya pemakaian sejumlah hari yang dipakai [prorata],” terangnya.
Dia menjelaskan pembayaran bisa dilakukan di Plasa Telkom atau di Bank tempat pelanggan biasa membayar tagihan Indihome. Agus juga menjelaskan peran kejaksaan sebagaimana dipertanyakan Alvin Lie. Menurut dia, IndiHome bekerja sama dengan beberapa pihak salah satunya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
BACA JUGA: Kecewa PDIP Pilih Gibran, Ini Curhat Blak-blakan Hadi Rudyatmo
Kerja sama itu bertujuan membantu perusahaan menagih pelanggan yang sudah menunggak (bad debt) lebih dari satu tahun (12 bulan).
“Bentuknya berupa surat permintaan kepada pelanggan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Untuk Pak Alvin Lie, akan kami jelaskan secara pribadi terkait pertanyaan beliau,” lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Pelantikan Kepala BGN Nanik S. Deyang dijadwalkan pekan depan. Istana meminta fokus membenahi Program Makan Bergizi Gratis.
Mas Marrel serap aspirasi warga Purwosari soal air dan wisata kopi di Menoreh. Infrastruktur dan irigasi jadi perhatian utama.
Pemerintah luncurkan SPHP kedelai subsidi Rp2.000/kg untuk perajin tahu tempe. Kuota awal 250.000 ton dengan anggaran Rp500 miliar.
Revisi UU Hak Cipta diingatkan tak membatasi kreativitas digital. Regulasi harus lindungi kreator tanpa mengancam kebebasan berekspresi.
Ledakan stasiun gas di Ras Laffan Qatar menewaskan 13 orang dan melukai 66 lainnya. Pemerintah pastikan bukan sabotase.
Kejari Sleman tahan anggota DPRD RA kasus korupsi hibah pariwisata 2020 dengan kerugian negara Rp10,95 miliar.