Brasil Larang Meta Gunakan Konten Media untuk Latih AI
Pengadilan Brasil memerintahkan Meta menghentikan penggunaan konten media untuk melatih AI. Perusahaan terancam denda Rp3 miliar per hari.
TitTok/Ist
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Australia resmi melarang pejabat pemerintah untuk mengakses media sosial TikTok.
Langkah Australia ini menyusul Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat yang sebelumnya telah melarang aplikasi TikTok di ponsel milik pemerintah.
BACA JUGA: Selandia Baru Larang Akses TikTok Dari Perangkat Pemerintah
“Setelah menerima saran dari badan intelijen dan keamanan, hari ini saya memberi wewenang kepada Sekretaris Departemen Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan arahan wajib di bawah Kerangka Kebijakan Keamanan Pelindung untuk melarang aplikasi TikTok pada perangkat yang dikeluarkan oleh departemen dan badan Persemakmuran,” kata Jaksa Agung Australia, Mark Dreyfus dikutip dari Forbes, Selasa (4/4/202023).
Sebelumnya, Selandia Baru turut bergabung dengan sederet negara yang telah melarang media sosial TikTok dari perangkat tertentu pemerintah.
Tidak seperti di negara lain, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk semua pegawai pemerintah Selandia Baru, melainkan terbatas pada perangkat yang memiliki akses ke jaringan parlementer.
Namun pada kenyataanya, pasukan pertahanan negara hingga Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru juga telah melarang TikTok di perangkat kerja mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengadilan Brasil memerintahkan Meta menghentikan penggunaan konten media untuk melatih AI. Perusahaan terancam denda Rp3 miliar per hari.
Dinkes Kulonprogo mencatat pemenuhan nakes di Puskesmas baru 53,02%. DPRD mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan psikolog klinis.
BPS mencatat 147,99 juta penduduk bekerja pada Agustus 2026. Pertanian menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar dengan 41,73 juta orang.
Kemenhub menyiapkan PPNS dan sistem ETLE HUB untuk menindak truk ODOL, termasuk pengemudi, perusahaan, pemilik kendaraan, dan barang.
Lurah Bohol Margana diberhentikan setelah kasus korupsinya inkrah. Pemkab Gunungkidul segera menunjuk PJ Lurah sebelum PAW pada 2027.
PT Pegadaian (Persero) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)