6 Aplikasi AI yang Bisa Bikin Notulen Rapat Otomatis
Enam aplikasi AI ini dapat membantu membuat notulen rapat, transkripsi, rangkuman, dan action items secara otomatis.
TitTok/Ist
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Australia resmi melarang pejabat pemerintah untuk mengakses media sosial TikTok.
Langkah Australia ini menyusul Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat yang sebelumnya telah melarang aplikasi TikTok di ponsel milik pemerintah.
BACA JUGA: Selandia Baru Larang Akses TikTok Dari Perangkat Pemerintah
“Setelah menerima saran dari badan intelijen dan keamanan, hari ini saya memberi wewenang kepada Sekretaris Departemen Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan arahan wajib di bawah Kerangka Kebijakan Keamanan Pelindung untuk melarang aplikasi TikTok pada perangkat yang dikeluarkan oleh departemen dan badan Persemakmuran,” kata Jaksa Agung Australia, Mark Dreyfus dikutip dari Forbes, Selasa (4/4/202023).
Sebelumnya, Selandia Baru turut bergabung dengan sederet negara yang telah melarang media sosial TikTok dari perangkat tertentu pemerintah.
Tidak seperti di negara lain, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk semua pegawai pemerintah Selandia Baru, melainkan terbatas pada perangkat yang memiliki akses ke jaringan parlementer.
Namun pada kenyataanya, pasukan pertahanan negara hingga Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru juga telah melarang TikTok di perangkat kerja mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Enam aplikasi AI ini dapat membantu membuat notulen rapat, transkripsi, rangkuman, dan action items secara otomatis.
Pemkot Magelang mendorong transformasi layanan kesehatan yang inklusif melalui penguatan pencegahan, homecare, layanan primer, dan teknologi digital.
Daop 6 Jogja mencatat 38.266 penumpang menjelang libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2026, dengan Stasiun Jogja jadi pusat mobilitas.
Bansos BPNT dan PKH Agustus 2026 tidak diterima? Simak penyebab nama tidak masuk DTKS dan faktor yang membuat usulan ditolak.
KPK mengungkap pernah melakukan sosialisasi antikorupsi di Unsoed sebelum OTT Rektor Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor Norman Arie Prayogo.
Pansus DPRD DIY menilai pencegahan bunuh diri perlu menyasar warga yang menghadapi penyakit berkepanjangan dan tekanan ekonomi.