Remaja Inggris Tolak Larangan Medsos ala Indonesia

Harianjogja.com, JOGJA — Rencana pemerintah Inggris membatasi media sosial bagi anak di bawah umur menghadapi penolakan keras dari pihak yang paling terdampak: remaja itu sendiri. Mereka menilai larangan total bukan solusi, meski memahami risiko media sosial.

Konsultasi publik yang dibuka oleh Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi Inggris awal tahun ini memicu gelombang kritik dari kaum muda. Proses konsultasi yang akan ditutup Mei mendatang meminta seluruh warga, termasuk anak-anak, memberikan masukan terkait rencana pembatasan.

Elizabeth Alayande (17) mewakili suara generasi Z. Menurutnya, media sosial membantu membangun kepercayaan diri dan identitas, menjadi ruang mengekspresikan diri lewat video kreatif maupun interaksi dengan teman sebaya. “Dan saya rasa itu bukan pemborosan waktu terbesar jika dibagi secara seimbang dengan prioritas lain,” ujarnya kepada Reuters.

Leah Osando (16) menekankan sisi teknis dan potensi risiko. Larangan justru bisa mendorong anak-anak ke dark web atau VPN, yang lebih sulit diawasi dan berbahaya. Banyak remaja ternyata lihai mengakali kontrol dan fitur keamanan platform, meski Snapchat, Instagram, dan TikTok telah menerapkan akun privat default, batasan waktu layar 60 menit, dan pembatasan konten sensitif.

Ahli juga menyoroti pendekatan yang lebih tepat. Sonia Livingstone, pemimpin Digital Futures for Children di London School of Economics, menyarankan: “Politisi harus menuntut keamanan sejak tahap desain, tanpa menghilangkan akses ke dunia digital yang menjadi hak mereka.” Kritikus menambahkan tantangan penegakan aturan, termasuk membedakan usia anak di dunia maya tanpa melanggar privasi.

Di Indonesia, aturan serupa tercantum dalam PP TUNAS dan Permen Komdigi No 9 Tahun 2025, yang mewajibkan platform digital melindungi anak dengan verifikasi usia dan pengawasan konten. Namun, kritik masih muncul terkait potensi over-regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi. Perbedaannya, di Inggris penolakan datang langsung dari remaja, sementara di Indonesia sebagian besar berasal dari akademisi dan pegiat hak digital.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.