Pakar PBB Desak Meta Jaga Kebebasan Berekspresi saat Pemilu Brasil

Harianjogja.com, JOGJA—Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Meta menjamin kebebasan berekspresi selama pemilihan umum di Brasil. Desakan ini muncul setelah laporan pemantauan menemukan dugaan pembatasan terhadap ekspresi politik yang sah di sejumlah platform milik perusahaan teknologi tersebut.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada Rabu (28/10/2026), para pakar menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak pembatasan tersebut terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, partisipasi politik, dan perlakuan setara terhadap berbagai pandangan politik.

“Platform daring merupakan aktor kunci dalam debat demokratis. Mencegah seseorang berbicara atau menjangkau audiens tanpa penjelasan akan memengaruhi siapa yang suaranya didengar,” kata para pakar.

Menurut mereka, laporan pemantauan mencatat ribuan akun dan unggahan mengalami penangguhan, penurunan visibilitas, atau pembatasan distribusi. Akun dan konten yang terdampak dilaporkan mencakup milik jurnalis, pembela hak asasi manusia (HAM), anggota masyarakat sipil, hingga pembuat konten.

Pakar PBB Soroti Perlakuan terhadap Konten Politik

Pengamat pemilu internasional sebelumnya juga menyoroti sejumlah insiden yang berkaitan dengan aktivitas politik di platform Meta. Insiden tersebut antara lain gangguan sementara pada akun kampanye salah satu kandidat, pembatasan unggahan Instagram, serta perbedaan perlakuan antarpartai dalam penggunaan fitur pembuatan gambar berbasis AI, pencarian saluran WhatsApp, dan Stories.

Para pakar menilai platform perlu memberikan penjelasan apabila ekspresi politik terlihat dibatasi secara tidak proporsional. Mereka juga meminta perusahaan menangani dampak yang tidak setara dan menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif.

“Jika ekspresi politik tampak dibatasi secara tidak proporsional, platform wajib memberikan penjelasan, menangani dampak yang tidak setara tersebut, serta menyediakan langkah pemulihan yang efektif,” kata mereka.

Mereka memperingatkan bahwa pembatasan konten politik dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap informasi, kebebasan berkumpul secara damai, serta kebebasan berserikat. Apabila hak-hak tersebut tidak dihormati selama tahapan pemilu, proses pemilihan umum berisiko terdampak.

Para pakar juga menekankan pentingnya penanganan pengaduan secara tepat waktu. Dalam konteks pemilu, keterlambatan pemulihan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak bisa diperbaiki, sehingga kebebasan berekspresi perlu berjalan beriringan dengan integritas informasi.

Meta Diminta Patuhi Prinsip HAM

Para pakar PBB menegaskan perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi dampak negatif terhadap hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut, menurut mereka, perlu diterapkan sesuai Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, termasuk dalam tata kelola platform dan moderasi konten.

Mereka menilai pemilu yang bebas dan adil membutuhkan platform yang independen dan konsisten. Ruang digital juga perlu terbuka bagi beragam pandangan agar masyarakat dapat mengakses informasi, mengawasi pihak yang mengejar kekuasaan, bertukar pendapat, dan berorganisasi tanpa campur tangan sewenang-wenang.

“Demokrasi serta pemilihan umum yang bebas dan adil bergantung pada platform yang independen dan konsisten, serta lingkungan yang terbuka dan pluralistik, di mana masyarakat dapat mengakses informasi, mengawasi pihak-pihak yang mengejar kekuasaan, bertukar pandangan, dan berorganisasi tanpa campur tangan yang sewenang-wenang,” tegas para pakar tersebut.

Meta Bantah Berpihak kepada Kandidat

Di sisi lain, Anadolu melaporkan Meta membantah tuduhan bahwa perusahaan tersebut memihak secara politik kepada kandidat presiden Brasil, Flavio Bolsonaro.

Surat kabar Brasil, Folha de S.Paulo, sebelumnya melaporkan sejumlah karyawan Meta mengakui adanya pembatasan yang menghambat akun Instagram Lula. Pada saat yang sama, platform tersebut disebut merekomendasikan profil dan saluran WhatsApp milik Bolsonaro.

Meta menyatakan masalah teknis yang dimaksud telah diketahui publik. Perusahaan itu juga menegaskan diskusi internal yang disorot hanya membahas tingkat keparahan masalah teknis, bukan intervensi politik.

"Segala anggapan bahwa Meta memihak salah satu pihak adalah tidak benar," tegas perusahaan tersebut, seraya menambahkan bahwa aturan mereka berlaku sama bagi semua kandidat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara