NSA Pernah Sadap 3 Presiden Prancis, Ini Rahasia yang Terungkap

Harianjogja.com, JOGJA—Hubungan diplomatik yang erat tidak selalu menjamin komunikasi antarpemimpin negara terbebas dari pengawasan intelijen. Amerika Serikat (AS), misalnya, pernah memantau komunikasi tiga presiden Prancis melalui operasi intelijen yang terungkap pada 2015.

Dokumen rahasia milik National Security Agency (NSA) yang dipublikasikan WikiLeaks mengungkap pengawasan terhadap Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan Francois Hollande. Informasi yang dikumpulkan mencakup pembicaraan politik, strategi diplomasi, hingga kepentingan ekonomi Prancis.

Pengungkapan tersebut menjadi sorotan karena AS dan Prancis merupakan mitra dekat dalam bidang pertahanan, keamanan, serta diplomasi. Namun, dokumen yang terungkap memperlihatkan bahwa kepentingan intelijen Washington juga mencakup informasi sensitif dari pemerintahan Paris.

Dokumen tersebut diperoleh WikiLeaks dan dipublikasikan pada 23 Juni 2015 melalui kerja sama dengan media investigasi Prancis, Mediapart, serta surat kabar Liberation.

Investigasi itu mengungkap lima laporan NSA berklasifikasi sangat rahasia yang berasal dari periode 2006 hingga 2012. Laporan-laporan tersebut menggambarkan informasi yang berhasil dihimpun intelijen AS dari lingkungan pemerintahan Prancis.

Berikut sejumlah fakta penting dalam skandal penyadapan tersebut.

1. NSA Memantau Pembicaraan Hollande soal Krisis Yunani

Salah satu laporan NSA berkaitan dengan pembicaraan Presiden Prancis Francois Hollande dan Perdana Menteri Jean-Marc Ayrault pada 18 Mei 2012. Saat itu, Hollande baru tiga hari menjabat sebagai presiden.

Keduanya membahas krisis utang Yunani yang sedang mengancam stabilitas perekonomian Eropa. Yunani menghadapi kesulitan keuangan serius dan muncul kemungkinan negara tersebut keluar dari zona euro, kelompok negara Eropa yang menggunakan mata uang bersama.

Jika Yunani meninggalkan zona euro, dampaknya dikhawatirkan meluas ke negara-negara Eropa lainnya.

Dalam laporan tertanggal 22 Mei 2012, NSA merangkum pembicaraan mengenai rencana pertemuan rahasia di Paris. Hollande dan Ayrault disebut membahas kemungkinan mengundang para pemimpin Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), yang ketika itu berada di kubu oposisi terhadap pemerintahan Kanselir Angela Merkel.

Rencana tersebut muncul setelah Hollande bertemu Merkel pada 15 Mei 2012. Menurut ringkasan NSA, Hollande kecewa karena pertemuan itu tidak menghasilkan kemajuan berarti dalam penanganan persoalan ekonomi Eropa.

Hollande menilai Merkel terlalu berpegang pada kesepakatan disiplin anggaran Eropa dan tidak bersedia mengubah sikap mengenai Yunani. Ia pun mengkhawatirkan masa depan negara tersebut.

Pembicaraan yang belum diumumkan kepada publik itu ternyata telah tercatat dalam laporan intelijen AS. Dokumen lain yang dipublikasikan dalam investigasi tersebut bahkan memuat nomor telepon sejumlah pejabat di lingkungan kepresidenan Prancis yang menjadi sasaran pengawasan.

Kasus Hollande memperlihatkan bahwa informasi yang dihimpun NSA tidak hanya berkaitan dengan kebijakan yang telah diumumkan, tetapi juga pembicaraan internal sebelum keputusan politik diambil.

2. Pembicaraan Jacques Chirac dengan Menteri Luar Negeri Masuk Laporan NSA

Pengawasan terhadap pemerintahan Prancis ternyata telah berlangsung sebelum Hollande menjabat. Salah satu dokumen NSA yang terungkap berasal dari Desember 2006, ketika Jacques Chirac masih menjadi presiden.

Chirac memimpin Prancis pada 1995–2007. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai perdana menteri pada 1974–1976 dan 1986–1988, serta Wali Kota Paris pada 1977–1995.

Menurut Mediapart, laporan NSA tertanggal 28 Desember 2006 merangkum pembicaraan Chirac dengan Menteri Luar Negeri Philippe Douste-Blazy lima hari sebelumnya.

Keduanya membahas rencana penunjukan pejabat tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Chirac menginginkan diplomat Norwegia Terje Roed-Larsen memperoleh jabatan wakil sekretaris jenderal PBB atau posisi lain dengan tanggung jawab setara.

Roed-Larsen dikenal memiliki pengalaman dalam menangani persoalan Timur Tengah.

Untuk memperjuangkan penunjukan tersebut, Chirac meminta Douste-Blazy menghubungi Ban Ki-moon. Saat itu, Ban telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB, tetapi belum resmi menjalankan tugasnya.

Douste-Blazy diminta menyampaikan dukungan Prancis terhadap Roed-Larsen sekaligus mencari tahu pandangan Ban mengenai pencalonan tersebut. Chirac bahkan memberikan arahan terperinci mengenai langkah diplomatik yang harus dilakukan menterinya.

Menariknya, laporan NSA tidak hanya mencatat isi pembicaraan. Analis intelijen AS juga memberikan penilaian mengenai hubungan kerja Chirac dan Douste-Blazy.

Mereka menduga Chirac memberikan instruksi sangat terperinci karena sang menteri sebelumnya beberapa kali mendapat teguran akibat pernyataan yang dianggap tidak tepat atau tidak akurat.

Namun, penilaian tersebut merupakan dugaan analis NSA, bukan keterangan langsung dari Chirac.

Dokumen ini menunjukkan bahwa informasi yang dihimpun NSA mencakup urusan diplomasi Prancis di PBB hingga cara seorang presiden mengarahkan menterinya.

3. NSA Memantau Kebijakan Sarkozy soal Krisis Keuangan hingga Palestina

Setelah menggantikan Chirac pada 2007, Nicolas Sarkozy juga menjadi salah satu presiden Prancis yang komunikasinya masuk dalam laporan NSA.

Mediapart mempublikasikan tiga laporan dari masa pemerintahan Sarkozy. Isinya mencakup pandangan terhadap krisis keuangan global, hubungan intelijen AS-Prancis, hingga strategi diplomasi Timur Tengah.

Laporan pertama tertanggal 30 Oktober 2008 membahas pandangan Sarkozy mengenai krisis keuangan global yang ketika itu mengguncang perekonomian dunia.

Menurut ringkasan NSA, Sarkozy menyalahkan sejumlah kebijakan AS atas krisis tersebut. Ia merasa memiliki kemampuan untuk mengambil peran penting dalam mencari penyelesaian dan menilai Washington mulai memperhatikan sejumlah sarannya.

Sarkozy bahkan berpandangan bahwa AS tidak lagi menunjukkan kepemimpinan seperti dalam penanganan krisis internasional sebelumnya. Situasi tersebut dinilai membuka peluang bagi Prancis untuk memimpin upaya mencari jalan keluar.

Namun, Mediapart memberikan catatan bahwa sumber informasi dalam laporan Oktober 2008 belum dapat dipastikan. Dokumen itu tidak membuktikan bahwa pandangan Sarkozy diperoleh melalui penyadapan langsung terhadap telepon pribadinya.

Laporan kedua, tertanggal 24 Maret 2010, membahas persoalan pengawasan intelijen AS terhadap Prancis.

NSA merangkum komunikasi antara Duta Besar Prancis untuk AS Pierre Vimont dan penasihat diplomatik Sarkozy, Jean-David Levitte.

Keduanya membicarakan sejumlah persoalan yang akan disampaikan Sarkozy kepada Presiden Barack Obama dalam kunjungannya ke Washington pada akhir Maret 2010.

Salah satu topik yang dibahas adalah rencana kerja sama intelijen bilateral yang belum mencapai kesepakatan. Menurut laporan NSA, Vimont dan Levitte menilai salah satu hambatannya berkaitan dengan keinginan Washington untuk tetap dapat mengawasi Prancis.

Dengan demikian, pejabat Prancis sebenarnya telah menyadari persoalan pengawasan intelijen AS terhadap negara mereka. Ironisnya, pembicaraan mengenai keberatan tersebut justru masuk dalam laporan NSA.

Setahun kemudian, informasi yang dikumpulkan NSA menjangkau strategi diplomasi Prancis dalam konflik Israel dan Palestina.

Laporan tertanggal 10 Juni 2011 memuat pembicaraan Sarkozy dengan Menteri Luar Negeri Alain Juppe pada 7 Juni 2011. Keduanya membahas rencana Prancis untuk menghidupkan kembali perundingan damai langsung antara Israel dan Palestina.

Menurut ringkasan NSA, Sarkozy mempertimbangkan kemungkinan mengajak Presiden Rusia Dmitry Medvedev menjalankan inisiatif bersama tanpa melibatkan AS.

Pilihan lainnya adalah memberikan ultimatum kepada Obama terkait pembentukan negara Palestina. Sarkozy mempertimbangkan tekanan diplomatik agar Washington mendukung upaya menghidupkan kembali perundingan damai.

Jika dukungan AS tidak diperoleh, Prancis dapat mengambil sikap berbeda dari Washington dalam pembahasan mengenai negara Palestina di PBB pada September 2011.

Namun, dokumen tersebut hanya mencatat pilihan yang sedang dipertimbangkan Sarkozy. Laporan itu bukan bukti bahwa seluruh rencana tersebut kemudian benar-benar dilaksanakan.

Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa NSA memperoleh informasi mengenai strategi diplomatik Prancis, termasuk opsi kebijakan yang masih dibahas secara internal sebelum diumumkan kepada publik.

4. Prancis Protes Penyadapan, Obama Berikan Jaminan

Publikasi dokumen NSA oleh Mediapart dan Liberation pada 23 Juni 2015 memicu reaksi keras pemerintah Prancis.

Reuters melaporkan bahwa sehari setelah pengungkapan tersebut, Hollande menggelar rapat darurat bersama para menteri dan pejabat pertahanan untuk membahas skandal penyadapan.

Pemerintah Prancis menilai pengawasan terhadap komunikasi para pemimpinnya tidak dapat diterima, terlebih karena dilakukan oleh AS yang selama ini menjadi mitra dekat dalam kerja sama keamanan.

Kementerian Luar Negeri Prancis kemudian memanggil Duta Besar AS Jane Hartley untuk meminta penjelasan. Istana Elysee menegaskan Prancis tidak akan menoleransi tindakan yang mengancam keamanan dan kepentingan nasionalnya.

Pada 24 Juni 2015, Obama berbicara melalui telepon dengan Hollande untuk membahas persoalan tersebut.

Menurut pernyataan resmi Gedung Putih, Obama menegaskan AS telah mematuhi komitmen yang diberikan kepada Prancis pada akhir 2013 untuk tidak menargetkan komunikasi presiden negara tersebut.

Washington menyatakan komitmen itu akan terus dipertahankan. Namun, pernyataan Gedung Putih tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai kegiatan pengawasan yang terjadi sebelum jaminan tersebut diberikan.

Dalam konferensi pers di Brussel pada 25 Juni 2015, Hollande menjelaskan bahwa pemerintah AS sebenarnya telah menyampaikan komitmen untuk menghentikan praktik pengawasan sejak November 2013.

Jaminan tersebut kembali ditegaskan Obama ketika Hollande melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington pada Februari 2014.

Berdasarkan transkrip resmi Istana Elysee, Hollande menyatakan pelanggaran terhadap komitmen itu akan menjadi persoalan serius bagi hubungan kedua negara.

Ia juga berencana mengirim koordinator intelijen Prancis ke Washington untuk memastikan jaminan penghentian pengawasan terhadap komunikasi presiden benar-benar dipatuhi.

Dengan demikian, perhatian pemerintah Prancis tidak hanya tertuju pada kegiatan penyadapan yang telah terungkap, tetapi juga kepastian bahwa praktik serupa tidak berlanjut setelah AS memberikan jaminan.

5. Pengawasan NSA Meluas hingga Kontrak Bisnis Perusahaan Prancis

Enam hari setelah pengungkapan awal, skandal penyadapan berkembang ke sektor ekonomi.

Pada 29 Juni 2015, Mediapart dan Liberation menerbitkan dokumen tambahan yang menunjukkan bahwa pengawasan NSA tidak terbatas pada lingkungan kepresidenan Prancis.

Menurut investigasi lanjutan kedua media tersebut, komunikasi dua mantan menteri ekonomi Prancis, Francois Baroin dan Pierre Moscovici, turut menjadi sasaran pengawasan intelijen AS.

Sejumlah pejabat pemerintah yang menangani urusan perdagangan dan kebijakan ekonomi juga menjadi perhatian NSA.

Dokumen lain mengungkap instruksi intelijen AS untuk mengumpulkan informasi mengenai kontrak ekspor perusahaan Prancis.

Informasi yang menjadi sasaran mencakup rencana kontrak, negosiasi, studi kelayakan, serta investasi perusahaan Prancis dalam proyek di luar negeri.

Bidang yang menjadi perhatian cukup luas, mulai dari telekomunikasi, energi, transportasi, lingkungan, hingga kesehatan.

Reuters melaporkan salah satu dokumen NSA menyebut kontrak senilai US$200 juta atau lebih sebagai salah satu kriteria pengumpulan informasi. Proyek dengan nilai lebih kecil pun dapat menjadi perhatian apabila dinilai memiliki kepentingan khusus bagi negara tempat proyek tersebut dilaksanakan.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa aktivitas bisnis perusahaan Prancis juga memiliki nilai strategis bagi kepentingan intelijen AS.

Meski demikian, laporan yang dipublikasikan tidak membuktikan bahwa pengawasan tersebut secara langsung menyebabkan perusahaan Prancis kehilangan kontrak atau mengalami kerugian komersial tertentu.

Pengungkapan ini memperluas cakupan persoalan. Selain keamanan komunikasi para pejabat negara, muncul pula pertanyaan mengenai perlindungan informasi ekonomi dan kepentingan bisnis nasional.

6. Prancis Perkuat Keamanan Komunikasi Pejabat Negara

Skandal penyadapan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai cara NSA memperoleh informasi rahasia pemerintahan Prancis.

Apakah badan intelijen AS berhasil menembus jaringan komunikasi aman negara atau memperoleh informasi melalui sarana komunikasi lain?

Dokumen yang dipublikasikan tidak menjelaskan secara lengkap metode pengumpulan informasi dalam setiap kasus.

Pemerintah Prancis kemudian memberikan penjelasan melalui jawaban tertulis kepada Majelis Nasional yang dipublikasikan pada 7 Juni 2016.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyatakan pengungkapan WikiLeaks tidak membuktikan NSA berhasil menyadap jaringan komunikasi aman negara maupun perangkat telepon terenkripsi bernama TEOREM.

TEOREM merupakan perangkat komunikasi khusus yang digunakan pejabat Prancis untuk melindungi percakapan sensitif. Sistem enkripsinya dirancang agar isi komunikasi tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang.

Pemerintah Prancis menjelaskan badan intelijen dengan kemampuan besar dapat mengakses komunikasi melalui perangkat telekomunikasi komersial, termasuk telepon tetap dan telepon seluler biasa.

Karena itu, salah satu langkah yang diambil setelah pengungkapan skandal adalah mendorong pejabat yang telah memiliki perangkat TEOREM agar benar-benar menggunakannya untuk komunikasi rahasia.

Pemerintah juga berupaya mempermudah penggunaan perangkat tersebut, memperbaiki prosedur keamanan, serta mempercepat pengembangan teknologi penggantinya.

Langkah itu memperlihatkan bahwa keamanan komunikasi tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem enkripsi. Kedisiplinan pengguna dalam memilih sarana komunikasi yang tepat juga menjadi faktor penting.

Skandal yang terungkap pada 2015 tersebut memperlihatkan bahwa informasi sensitif dari tiga pemerintahan Prancis masuk ke laporan intelijen AS, meskipun metode pengumpulan setiap informasi tidak seluruhnya diketahui.

Bagi Prancis, kasus ini menjadi pengingat bahwa hubungan dekat antarnegara tidak otomatis menjamin kerahasiaan komunikasi. Bahkan ketika dua negara menjalin kerja sama keamanan, perlindungan informasi rahasia tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintahan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.