Kekerasan Perempuan dan Anak di Semarang Melonjak Capai 361 Kasus
DP3A Kota Semarang mencatat 361 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari-November 2026, naik dari 2025.
TikTok - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah membekukan sementara izin TikTok, hal ini dilakukan setelah platform tersebut hanya memberikan data parsial terkait dengan aktivitas TikTok Live saat unjuk rasa Agustus lalu.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyatakan telah membekukan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok atas ketidakpatuhan platform tersebut dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
“Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Alexander menyatakan, atas dugaan monetisasi aktivitas siaran langsung dari akun yang terindikasi aktivitas perjudian daring, Kemkomdigi telah mengajukan permintaan data yang mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung (live streaming), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian gift.
“Kami telah memanggil TikTok untuk memberikan klarifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025, dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap,” ujar Alexander.
Namun, melalui surat resmi dari TikTok bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, disampaikan bahwa TikTok memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur cara menangani dan menanggapi permintaan data, sehingga TikTok menyatakan tidak dapat memberikan data yang diminta.
Alexander menyebutkan, permintaan data merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Peraturan tersebut menyatakan kewajiban PSE Lingkup Privat untuk memberikan akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Sehingga, Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,” ucapnya.
Dia menyatakan, langkah ini bukan semata tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan teknologi digital, serta memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman bagi seluruh warga.
“Komdigi berkomitmen untuk menjaga kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola ruang digital, termasuk memberikan pelindungan bagi pengguna, khususnya kelompok rentan anak dan remaja, dari potensi penyalahgunaan fitur digital untuk aktivitas ilegal” tegas Alexander.
Untuk itu, dia meminta seluruh PSE Privat harus mematuhi hukum nasional yang berlaku. Kemkomdigi akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh PSE terdaftar, mendorong kerja sama aktif yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa setiap platform digital menjalankan operasionalnya dengan penuh tanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DP3A Kota Semarang mencatat 361 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari-November 2026, naik dari 2025.
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Sabtu (21/11/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis
BPOB meraih predikat Informatif dalam Monev Kementerian Pariwisata 2026 dan memperkuat akses informasi publik melalui layanan SiKribo.
BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di 35 kabupaten dan kota di Jateng pada 21-26 November 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp2.655.454. Nilai itu naik sebesar 14,10%
Skor Pola Pangan Harapan Indonesia mencapai 95,6 pada Maret 2026. Bapanas mendorong singkong, sagu, jagung, dan sorgum.