Kanada Panggil OpenAI seusai Penembakan Massal

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kanada memanggil manajemen OpenAI seusai terungkap akun pelaku penembakan massal di Tumbler Ridge sempat diblokir namun tidak dilaporkan ke aparat. Ottawa menyatakan kecewa karena tidak ada langkah keselamatan baru yang diajukan perusahaan AI tersebut.

Pertemuan tingkat tinggi itu dipimpin Menteri Federal urusan Kecerdasan Buatan, Evan Solomon, di Ottawa, Selasa (24/2/2026). Dalam pernyataan resmi seusai pertemuan, Solomon menegaskan pemerintah mengharapkan platform kecerdasan buatan bertindak cepat ketika mendeteksi potensi ancaman serius.

"Kami telah menyampaikan dengan tegas bahwa warga Kanada mengharapkan tanda-tanda peringatan yang kredibel terkait kekerasan serius untuk segera dan secara bertanggung jawab diteruskan. Peninjauan internal saja tidak cukup ketika keselamatan publik dipertaruhkan," tegas Solomon dilansir dari Reuters, Rabu (25/2/2026).

Akun Pelaku Sempat Diblokir

Kasus ini berkaitan dengan tragedi penembakan massal di Tumbler Ridge yang terjadi awal Februari 2026 dan menewaskan delapan orang. Pelaku, Jesse Van Rootselaar (18), membunuh ibu dan saudara tirinya sebelum melanjutkan aksi penembakan di Tumbler Ridge Secondary School yang menewaskan lima siswa dan seorang asisten pendidik.

OpenAI mengonfirmasi sistem internal mereka telah mendeteksi aktivitas mencurigakan pada akun Van Rootselaar sejak Juni 2025. Akun tersebut diblokir karena memuat skenario kekerasan bersenjata. Namun, perusahaan tidak melaporkannya ke kepolisian karena dinilai belum memenuhi ambang batas internal berupa "rencana yang mendesak".

Keputusan itu memicu kritik keras dari otoritas Kanada. Pemerintah menilai penanganan internal semata tidak cukup ketika potensi ancaman keselamatan publik teridentifikasi.

Pemerintah Kaji Regulasi Baru

Dalam pertemuan di Ottawa, pemerintah menyatakan kekecewaan karena OpenAI belum menyampaikan proposal konkret terkait pembaruan protokol keselamatan.

"Kami kecewa karena OpenAI tidak memberikan langkah keselamatan baru yang substansial dalam pertemuan ini," imbuh Solomon.

Di sisi lain, OpenAI menyatakan telah menangkap pesan pemerintah dan tengah mengevaluasi perubahan pada mekanisme rujukan kasus berisiko kepada penegak hukum.

Pemerintah Kanada kini mempertimbangkan regulasi lebih ketat yang mewajibkan platform AI melaporkan indikasi ancaman kekerasan secara otomatis kepada aparat.

Sementara itu, Alan Mackworth, profesor emeritus dari University of British Columbia, menilai perusahaan teknologi harus memikul tanggung jawab moral dan hukum yang setara dengan profesi lain yang memiliki kewajiban melapor demi keselamatan publik.

Dengan polemik ini, isu tata kelola kecerdasan buatan dan kewajiban pelaporan ancaman kekerasan kembali menjadi sorotan global seusai tragedi penembakan massal di Kanada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.