Kebijakan BBM Campuran Etanol di India Ditolak Warganya, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA— Kebijakan pemerintah India yang mewajibkan penggunaan bensin campuran etanol 20 persen (E20) memicu gelombang protes besar-besaran dari masyarakat. Ribuan pengendara mengeluhkan penurunan efisiensi bahan bakar serta kerusakan performa mesin kendaraan mereka, sementara pemerintah justru dinilai terburu-buru menerapkan aturan tanpa kajian yang matang.

Menurut laporan Reuters, Minggu (5/7/2026), situasi kian memanas setelah Jaksa Agung R. Venkataramani melontarkan pernyataan dalam sidang pengadilan pekan ini bahwa kebijakan E20 hanyalah sebuah "eksperimen" yang hasilnya baru akan terlihat tahun depan.

Meskipun pemerintah sempat membantah pernyataan tersebut, klarifikasi itu gagal meredam amarah masyarakat yang menuduh pemerintah menerapkan kebijakan tanpa persiapan yang memadai.

Protes dan Keluhan Masyarakat

Sebagai bentuk perlawanan, Tehseen Poonawalla, seorang tokoh masyarakat di New Delhi sekaligus pendukung partai oposisi Kongres, mengumumkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan E20 pada Minggu. Ribuan pengendara juga dilaporkan telah menyatakan komitmen mereka untuk turun ke jalan karena frustrasi tidak lagi memiliki pilihan bahan bakar lain di SPBU.

Ratusan pengendara juga membanjiri media sosial X dengan keluhan kerusakan suku cadang mobil mereka akibat zat korosif dari campuran etanol tersebut. Salah satu video keluhan dari seorang warga bernama Manish Kashyap bahkan telah ditonton lebih dari 500.000 kali di platform X, memperlihatkan mobilnya yang terpaksa masuk bengkel akibat bahan bakar E20. "Saya telah menghabiskan banyak uang untuk mobil ini dan membayar pajak hanya untuk mendapati bahwa setelah dua bulan mobil saya tidak berfungsi," protes Manish Kashyap.

Tanggapan Pemerintah dan Oposisi

Menanggapi kepanikan massal tersebut, Kantor Pers Pemerintah India langsung merilis pernyataan resmi yang menepis seluruh kritik masyarakat sebagai "klaim liar". Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri bahkan membandingkan bahan bakar campuran etanol ini dengan teknologi yang digunakan dalam ajang balap mobil profesional. "Mereka menggunakannya di mobil balap juga, akselerasinya meningkat. Jarak tempuh, ya, mungkin akan turun sedikit," kilahnya.

Namun, argumen pemerintah langsung dimentahkan oleh pihak oposisi. Priyank Kharge, seorang menteri negara bagian dari partai oposisi Kongres, melayangkan protes keras melalui media sosial. "Pemerintah tidak berhak menantang warga untuk membuktikan kerusakan sementara data internal mereka sendiri masih belum rampung," tegasnya.

Hingga saat ini, pemerintah pusat tetap bertahan dengan argumen bahwa kewajiban E20 sangat dibutuhkan untuk menekan emisi karbon, menghemat devisa akibat impor minyak mentah, serta menopang pendapatan sektor pertanian nasional melalui pasokan bahan baku etanol. Namun, tekanan publik yang terus meningkat menunjukkan bahwa kebijakan ini masih jauh dari kata diterima oleh masyarakat luas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.