AI dan Efisiensi Birokrasi, Belanda Siap Pangkas 25.000 PNS

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Belanda berencana mengurangi sekitar 25.000 posisi pegawai pemerintah pusat hingga 2035. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program perampingan birokrasi yang mengandalkan efisiensi kerja, digitalisasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Target pengurangan itu setara sekitar 16% dari jumlah pegawai pemerintah pusat Belanda. Melalui kebijakan tersebut, kabinet menargetkan penghematan anggaran sebesar 900 juta euro pada 2027 dan meningkat menjadi 3,5 miliar euro per tahun mulai 2035. Nilai terakhir setara sekitar Rp71 triliun berdasarkan kurs dalam naskah sumber.

Rencana itu diumumkan oleh pemerintah Belanda pada 26 Oktober 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri yang membidangi pemerintahan efektif, Eric van der Burg, menyampaikan target perampingan tersebut melalui surat kepada parlemen.

"Kami ingin pemerintahan yang lebih sederhana, cerdas, dan lebih kecil," tulis Van der Burg dalam surat tersebut.

Meski AI menjadi salah satu instrumen penting, pemerintah Belanda tidak menyebut teknologi itu sebagai satu-satunya penyebab pengurangan pegawai. Penyederhanaan aturan, penataan organisasi, dan penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih seragam juga masuk dalam strategi efisiensi.

AI Belum Dipastikan Menggantikan 25.000 PNS

Pemerintah Belanda ingin memanfaatkan teknologi untuk membuat pekerjaan administrasi lebih efisien. AI berpotensi digunakan dalam pemrosesan dokumen, pekerjaan rutin, dan sejumlah layanan pemerintahan yang selama ini membutuhkan tenaga pegawai.

Namun, belum ada keputusan bahwa seluruh 25.000 posisi tersebut akan langsung digantikan oleh AI. Pemerintah masih akan menyusun sasaran dan rencana penghematan dari penggunaan teknologi tersebut pada kuartal pertama 2027.

Dengan demikian, pengurangan pegawai merupakan bagian dari agenda perampingan yang lebih luas. Pemerintah juga akan mengevaluasi pekerjaan yang perlu dipertahankan, disederhanakan, atau tidak lagi menjadi prioritas.

Selain itu, tidak semua instansi akan terkena dampak yang sama. Kepolisian dan sektor pertahanan dikecualikan dari rencana pengurangan tersebut.

Besarnya pengurangan di masing-masing lembaga juga belum ditetapkan secara terperinci. Pemerintah akan menyusun pembagian target dan langkah pelaksanaannya dalam pembahasan anggaran serta rencana kerja berikutnya.

Jumlah Pegawai Pemerintah Belanda Terus Bertambah

Rencana perampingan ini muncul setelah jumlah pegawai pemerintah Belanda mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Mengutip laporan De Telegraaf yang diberitakan DutchNews.nl pada 15 Oktober 2026, jumlah pegawai pemerintah meningkat dari sekitar 140.000 pada 2021 menjadi 170.000 pada 2025. Angka tersebut menggunakan cakupan dan periode penghitungan yang perlu dibedakan dari data FTE pemerintah pusat.

Sementara itu, laporan NL Times menyebut pemerintah pusat memiliki sekitar 160.000 posisi setara pegawai penuh waktu pada akhir 2025. Perbedaan angka tersebut berkaitan dengan perbedaan cakupan dan metode penghitungan.

Laporan De Telegraaf juga menyoroti peningkatan jumlah pegawai yang menangani penyusunan kebijakan. Jumlahnya disebut naik dari sekitar 10.000 menjadi 20.000 dalam kurun 10 tahun terakhir.

Sejumlah pengamat yang dikutip media tersebut menilai pertumbuhan jumlah pegawai belum membuat birokrasi semakin sederhana. Sebaliknya, bertambahnya aturan, prosedur, dan program subsidi dinilai turut meningkatkan beban administrasi pemerintah.

Bukan Hanya AI, Belanda Juga Pangkas Aturan Birokrasi

Selain menggunakan teknologi, kabinet Belanda berencana menyederhanakan tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengurangi atau menyederhanakan sedikitnya 500 aturan setiap tahun.

Pemerintah juga akan menekan jumlah lembaga penasihat dan komite. Saat ini terdapat 28 dewan penasihat permanen dan sekitar 150 komite yang menjadi bagian dari struktur konsultasi pemerintah.

Standardisasi sistem teknologi informasi dan efisiensi penggunaan gedung perkantoran juga masuk dalam agenda perampingan. Pemerintah ingin mengurangi pekerjaan administratif yang berulang agar pegawai dapat lebih berfokus pada tugas utama.

Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih membutuhkan perincian lebih lanjut. Pemerintah harus menentukan pembagian pengurangan pegawai di setiap instansi sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan.

Rencana Belanda tersebut memperlihatkan bagaimana AI mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari perubahan struktur birokrasi. Namun, keberhasilan kebijakan itu tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi menggantikan pekerjaan rutin, melainkan juga pada penyederhanaan proses pemerintahan dan ketepatan pembagian tugas.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.